RRI.CO.ID, Palu -Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menerima kunjungan koordinasi dari tim Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Wilayah Sulawesi Tengah, Jumat 12 Juni 2026.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat sinergi antarinstansi dalam penanganan deteni dan pengungsi di Sulawesi Tengah. FORKOPDENSI direncanakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait guna membangun koordinasi yang lebih efektif dan terpadu.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas konsep pelaksanaan forum, mekanisme koordinasi, serta pembagian peran masing-masing instansi guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan berbagai isu keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan deteni dan pengungsi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan koordinasi yang dilakukan oleh Rudenim Manado. Menurutnya, FORKOPDENSI merupakan forum strategis dalam memperkuat komunikasi dan menyamakan persepsi antarinstansi.

"Kami menyambut baik inisiatif koordinasi ini sebagai langkah untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi. Melalui FORKOPDENSI, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih efektif dan kesamaan persepsi dalam penanganan deteni dan pengungsi, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi," ujar Muhammad Akmal.

Ia menegaskan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu siap mendukung pelaksanaan FORKOPDENSI dan berkontribusi aktif dalam penguatan koordinasi serta pengawasan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tengah.

"Penanganan deteni dan pengungsi memerlukan sinergi yang kuat dari seluruh pihak terkait. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menghadirkan penanganan yang tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi juga mengedepankan prinsip kemanusiaan," tambahnya.

Melalui koordinasi ini, FORKOPDENSI Wilayah Sulawesi Tengah diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan langkah-langkah strategis dalam penanganan deteni dan pengungsi yang lebih terkoordinasi, humanis, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.