RRI.CO.ID, Kediri - Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan menggelar Forum Komunikasi Publik untuk membahas rencana penerapan lima hari sekolah. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk menyerap saran, masukan, dan pandangan dari berbagai unsur masyarakat sebagai bahan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Forum dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran, pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, akademisi. Selain itu, pengurus PCNU, PD Muhammadiyah, PGRI, FKDT, LP Ma’arif, Dewan Pendidikan, LSM, lembaga pendidikan, praktisi pendidikan, perwakilan kelompok anak.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, Kamis, 11 Juni 2026 menyampaikan kehadiran berbagai pihak diharapkan mampu menghadirkan sudut pandang beragam dan mewakili aspirasi masyarakat secara luas. “Alhamdulillah kita mengadakan rapat forum komunikasi publik, dalam rangka memperoleh masukan dari masyarakat Kabupaten Kediri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rencana implementasi lima hari sekolah telah diatur dalam Permendikbud tahun 2017. Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai potensi manfaat dan tantangan yang mungkin muncul apabila kebijakan lima hari sekolah diterapkan.

“Agar perencanaan lima hari sekolah ini benar-benar dibuat secara matang, kami juga akan mengolah data yang ada terkait dengan potensi keberhasilan. Dan juga potensi yang nanti mengganggu salah satu aktivitas anak-anak misalnya,” ujarnya.

Muhsin mengungkapkan, dalam kegiatan juga dibahas terkait dampak terhadap proses belajar mengajar, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Serta waktu bersama keluarga, hingga ruang bagi anak untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri menjadi perhatian bersama.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menegaskan bahwa rencana lima hari sekolah masih dalam tahap kajian. Seluruh masukan, aspirasi, dan data yang diperoleh akan diolah serta dianalisis untuk memetakan berbagai potensi yang dapat memengaruhi maupun mengganggu aktivitas anak, sehingga setiap dampak yang mungkin timbul dapat diantisipasi sejak awal.

Melalui Forum Komunikasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap keputusan yang nantinya diambil benar-benar disusun secara matang, berbasis data, serta hasil musyawarah bersama. Dengan demikian, kebijakan yang akan diterapkan dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta didik dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kediri.