Kesadaran Pendidikan Inklusif Dorong Kenaikan PDBK Jenjang TK/PAUD

RRI.CO.ID, Kediri - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang mengakses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kediri.

Kondisi tersebut terlihat pada seleksi penerimaan peserta didik baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, di mana sejumlah lembaga TK/PAUD mencatat kenaikan jumlah anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan formal.

Guru Pendamping Khusus (GPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga Guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Kholivah, mengatakan layanan pendidikan inklusif dengan program kelas “Terapi Inklusif” di sekolahnya telah diresmikan sejak 2023.

Menurut Nur Kholivah, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ajaran sebelumnya, sekolah mencatat lima peserta didik berkebutuhan khusus.

Sementara pada SPMB tahun ajaran 2026/2027, jumlah tersebut meningkat menjadi 11 anak dari total sekitar 170 peserta didik yang diterima.

"Peningkatan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan inklusif semakin baik. Mereka kini lebih terbuka untuk menyekolahkan anak di lembaga yang menyediakan layanan sesuai kebutuhan masing-masing," kata Nur Kholivah, Sabtu, 11 Juli 2026.

Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, mengatakan peningkatan layanan pendidikan inklusif juga diikuti dengan upaya memperkuat proses identifikasi dini terhadap anak yang membutuhkan layanan khusus. Dinas Pendidikan bersama Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus (KKG GPK) terus memberikan pendampingan kepada sekolah agar proses pendataan peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan secara tepat.

Sri Mulyani menjelaskan, pada Juli 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri akan melaksanakan asesmen terhadap 100 anak dengan melibatkan psikolog. Kegiatan tersebut dibagi ke empat wilayah koordinasi, yakni Pare, Papar, Ngadiluwih, dan Kabupaten Kediri bagian barat, guna memperluas jangkauan layanan asesmen.

"Apabila kuota asesmen belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan, guru masih dapat memanfaatkan instrumen identifikasi yang telah disediakan pemerintah sebagai dasar pendataan anak berkebutuhan khusus ke dalam Dapodik. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemberian layanan pendidikan yang sesuai bagi setiap anak," ujar Sri Mulyani.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang setara. Melalui asesmen dini, pendampingan Guru Pendamping Khusus, dan peningkatan kapasitas sekolah, layanan pendidikan inklusif diharapkan semakin menjangkau lebih banyak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Kediri.