RRI.CO.ID, Banjarnegara: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara dan BPBD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanggulangan Bencana. Penandatanganan dilakukan di Aula Elwasi BPBD Banjarnegara, Selasa (2/6/2026), sebagai upaya memperkuat koordinasi dan kapasitas kedua daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Aji Piluroso, mengatakan bencana tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi sehingga diperlukan kolaborasi antardaerah untuk mempercepat penanganan saat terjadi keadaan darurat. Menurutnya, semangat kemanusiaan menjadi landasan utama dalam membangun sinergi penanggulangan bencana.

“Bencana tidak mengenal wilayah administrasi. Ketika terjadi bencana di Cilacap, Banjarnegara siap bergerak membantu sesuai kapasitas yang dimiliki. Demikian pula saat Banjarnegara mengalami bencana, Cilacap hadir memberikan dukungan. Dasar dari semua itu adalah nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Aji menjelaskan kerja sama kedua daerah sejatinya telah terjalin dalam berbagai aksi kemanusiaan saat terjadi bencana. Banjarnegara pernah mengirim bantuan sayur-mayur saat bencana di Majenang sementara Cilacap memberikan dukungan logistik ketika terjadi longsor di Situkung, Banjarnegara.

Ia menambahkan, Banjarnegara dan Cilacap memiliki karakteristik geografis yang hampir serupa sehingga menghadapi ancaman bencana yang relatif sama. Perbedaannya, Banjarnegara memiliki kawasan gunung berapi tanpa wilayah pantai, sedangkan Cilacap memiliki garis pantai namun tidak memiliki gunung berapi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo, menilai penandatanganan PKS tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama yang selama ini telah berjalan baik. Ia menyebut perjanjian tersebut juga memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi penanggulangan bencana.

“PKS ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarwilayah dalam penanganan bencana. Selain mempertegas komitmen bersama, kerja sama ini juga memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Melalui kerja sama tersebut, kedua BPBD berharap koordinasi, pertukaran sumber daya, dukungan personel, logistik, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur. Sinergi ini sekaligus menegaskan bahwa keselamatan masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui gotong royong dan kolaborasi lintas wilayah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.