RRI.CO.ID, Sampang - Di tengah dinamika situasi nasional dan global saat ini, nilai-nilai luhur Pancasila dinilai semakin krusial bukan hanya sebagai pengikat persatuan internal bangsa, melainkan juga sebagai kompas perdamaian bagi dunia. Hal tersebut menjadi benang merah dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.yang digelar di lapangan Pemkab Sampang, Senin 1 Juni 2026

Upacara di Kabupaten Sampang ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda setempat, termasuk Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz, Ketua DPRD Rudi Kurniawan, serta jajaran TNI, Polri, instansi vertikal, dan para peserta upacara yang bersama-sama meneguhkan kembali komitmen kebangsaan demi jayanya NKRI.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Dandim 0828/Sampang Letkol Czi Dika Catur Yanuar Anwar membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.

Di tengah ketidakpastian kondisi global, Pancasila menempatkan Indonesia bukan sebagai penonton, melainkan aktor aktif yang memegang tanggung jawab konstitusional. Berlandaskan amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia berkomitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Pancasila merupakan fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik salah satunya manifestasi nyata dari Sila Kedua,” tegasnya.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dibuktikan melalui kontribusi konkret pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB, mediasi konflik regional, hingga konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah. Indonesia menegaskan bahwa perdamaian sejati bukan hanya absennya perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,"

Di tingkat domestik, para menteri dan kepala daerah dititipkan pesan kuat agar memastikan setiap kebijakan publik yang dilahirkan selalu berlandaskan keadilan sosial. Kebijakan harus memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak masyarakat terkecil, serta memastikan tidak ada rakyat yang merasa ditinggalkan.