RRI.CO.ID, Sorong - Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal menyoroti lemahnya pengawasan di wilayah perairan terluar Papua yang dinilai rawan praktik illegal fishing. Adanya kapal-kapal tanpa izin yang sempat terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, menjadi bukti masih maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal di kawasan tersebut.

Menurutnya, keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membuat pengawasan di wilayah perbatasan Papua belum berjalan optimal. Karena itu, ia mendorong pemerintah menempatkan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” katanya.

Robert menilai keberadaan masyarakat nelayan di kawasan terluar dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia di kawasan Pasifik. Ia berharap pembangunan KNMP di Papua tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi, tetapi juga penguatan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan.