RRI.CO.ID, Tolitoli - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tolitoli menegaskan bahwa guru non-ASN tetap akan diberikan kesempatan untuk mengajar meskipun batas perekrutan ASN sudah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Tolitoli Sukarni kepada RRI menjelaskan bahwa SE Mendikdasmen tersebut menjadi rujukan agar pemerintah daerah tidak memberhentikan guru non-ASN. “SE ini dimaksudkan agar pemda tetap bisa mempertahankan tenaga pendidik non-ASN yang masih dibutuhkan,” ujarnya.

Menurut Sukarni, keputusan Menpan RB mengatur bahwa penyelesaian penataan pengawas pegawai ASN harus selesai paling lambat Desember 2024, sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya status pegawai selain ASN di instansi pemerintah.

Meski demikian, Sukarni menegaskan bahwa kebutuhan guru di Kabupaten Tolitoli masih tinggi. “Untuk penganggaran, tenaga pendidik non-ASN tetap bisa didanai melalui Dana BOS dan APBD jika memungkinkan,” katanya. Pihak Disdikbud pun berkomitmen untuk mendampingi guru agar tetap dapat mengajar di sekolah masing-masing.

Sukarni menambahkan bahwa hingga tahun 2027, guru-guru non-ASN yang terdata sebelum batas perekrutan 31 Desember 2024 masih akan ada dan akan diprioritaskan untuk mengajar di satuan pendidikan yang membutuhkan.

Mengenai perubahan status guru non-ASN menjadi ASN, Sukarni menyebut pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah. “Tanpa regulasi yang jelas, kami tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut terkait perubahan status tenaga pendidik ini,” jelasnya.

Sukarni berharap SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 dapat memberikan hak-hak yang lebih baik bagi tenaga pengajar, khususnya di wilayah Tolitoli. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap guru non-ASN penting demi kelangsungan pendidikan di daerah.

Dengan adanya SE ini, Disdikbud Tolitoli berharap agar guru non-ASN tetap dapat menjalankan tugas mengajar secara optimal, sambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait status mereka di masa depan.