iRRI.CO.ID, Surabaya - DPRD Jawa Timur mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data. Keberhasilan sensus dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik atau BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengatakan koordinasi antar stakeholder menjadi faktor penting agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Menurutnya, data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat sasaran.

“BPS tidak bisa berjalan sendiri dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Harus ada dukungan dan koordinasi dari seluruh stakeholder agar pendataan berjalan maksimal dan masyarakat juga memahami pentingnya memberikan data yang benar,” kata Freddy dalam Dialog Aspirasi RRI Surabaya, Senin, 18 Mei 2026.

Freddy menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, data hasil sensus ekonomi sangat penting untuk memetakan kondisi usaha, potensi wilayah hingga kebutuhan pembangunan di daerah.

“Data dari masyarakat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan strategi pembangunan. Kalau datanya akurat, maka kebijakan yang diambil juga bisa lebih tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan sensus, salah satunya keengganan sebagian masyarakat memberikan informasi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi minimnya sosialisasi dan edukasi, tetapi juga kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan potensi kebocoran data pribadi.

Karena itu, Freddy menilai diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbeda kepada masyarakat agar tingkat kepercayaan publik meningkat. Sosialisasi dinilai tidak cukup hanya menyampaikan pentingnya sensus, tetapi juga harus memberikan pemahaman mengenai perlindungan dan kerahasiaan data yang dijamin pemerintah.

“Kadang masyarakat masih ragu memberikan data karena khawatir soal kebocoran informasi pribadi. Maka pendekatannya harus lebih komprehensif, tidak hanya sosialisasi, tetapi juga edukasi bahwa data masyarakat dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan pembangunan,” katanya.

Freddy juga mengapresiasi capaian ekonomi Jawa Timur yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Jawa Timur pada 2025 tumbuh sekitar 5,96 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional. Jawa Timur juga berkontribusi sekitar 14 persen terhadap perekonomian nasional sehingga dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi Indonesia.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat di Jawa Timur sudah berjalan cukup baik. Ia berharap keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 nantinya juga dapat semakin memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.