RRI.CO.ID, Bengkulu - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu mencatat realisasi penyaluran anggaran subsidi perumahan melalui program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di daerah per 13 Mei 2026 mencapai Rp53,64 miliar. Anggaran tersebut untuk mendukung pembiayaan sebanyak 455 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di 100 lokasi perumahan pada 9 Kabupaten/kota.

Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardhana mengatakan dana yang dikelola BP Tappera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun penyalurannya telah melibatkan sebanyak 77 pengembang dan 6 bank Himbara.

"FLPP ini bermanfaat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini sejalan dengan percepatan pembangunan tiga juta rumah program presiden Prabowo Subianto," tutur Irfan, Sabtu 16 Mei 2026.

Hanya saja realisasi program FLPP di Provinsi Bengkulu dinilai masih belum optimal jika dibandingkan dengan tingginya kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejumlah indikasi di lapangan menunjukkan jumlah akad KPR FLPP masih terbatas, meskipun program subsidi perumahan terus berjalan.

Beberapa faktor yang memengaruhi, terang Irfan antara lain penurunan daya beli masyarakat, dan tingginya angka penolakan pengajuan kredit oleh bank penyalur akibat riwayat kredit nasabah. Selan itu konsentrasi pembangunan perumahan subsidi yang masih lebih banyak terpusat di Kota Bengkulu.

Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat di sejumlah wilayah terhadap program FLPP belum merata. Padahal, kebutuhan rumah layak huni bagi MBR di kabupaten dan daerah penyangga juga terus meningkat.

Untuk mengakselerasi realisasi program FLPP di Provinsi Bengkulu, diperlukan langkah yang lebih aktif dan terintegrasi. Salah satunya melalui penguatan sosialisasi manfaat FLPP agar minat masyarakat tetap terjaga serta meningkatkan pemahaman terkait skema pembiayaan rumah subsidi.

Di lain sisi, pendampingan pra-pengajuan KPR juga dinilai penting untuk menekan tingkat penolakan kredit oleh bank penyalur. Upaya ini terutama diperlukan bagi pekerja sektor nonformal yang sering menghadapi kendala administratif dalam proses pengajuan pembiayaan.

Program FLPP menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor perumahan agar program penyediaan hunian dapat menekan angka backlog atau kekurangan rumah. Selainitu langkah pemerintah adalah mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Sementara itu Pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Bengkulu, menyambut baik atas kucuran FLPP yang tahun ini mencapai Rp200 triliun. Ketua Himppera Bengkulu Edwar Setiawan mengatakan FLPP akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perumahan, baik dalam bentuk pinjaman maupun modal kerja untuk pembangunan.

Himppera Bengkulu sendiri, menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah pada tahun ini. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 800 unit rumah.

Salah satu warga Kota Bengkulu, Roby mengakui manfaat dari adanya subsidi perumahan. Dengan harga dan cicilan terjangkau, kini pegawai swasta tersebut dapat memiliki rumah impian.