RRI.CO.ID Kendari - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua menegaskan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di daerah adalah bagian penting dari komitmen menjaga keselarasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pelaksanaan otonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan saat membuka forum penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program direktif Presiden di daerah melalui sinergi bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Kota Kendari.

Kegiatan yang berlangsung di Kendari dihadiri 212 peserta yang mewakili sejumlah provinsi dan kabupaten di Indonesia Timur, termasuk perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Hugua menegaskan, seluruh pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan program direktif Presiden secara optimal. "Pada prinsipnya, NKRI dan otonomi daerah merupakan satu kesatuan. Karena itu, program direktif Presiden wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah," ujarnya.

Hugua menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini terus menjalankan sejumlah program prioritas nasional, antara lain Sekolah Garuda, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, program-program tersebut sudah berjalan di Sultra dan diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mengenai evaluasi pelaksanaan program di lapangan, Hugua mengakui masih terdapat dinamika dalam proses implementasi. Meski demikian, optimistis seluruh program akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. "Program-program ini masih berjalan dan tentu ada dinamika di lapangan. Namun kami yakin, apabila ada kekurangan akan terus disempurnakan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat karena program ini pada dasarnya pro rakyat," kata Hugua.

Forum penguatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan mempererat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan program direktif Presiden, sehingga tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia dapat dicapai.