RRI.CO.ID, Mamuju- Pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 21 Sulawesi Barat terkendala tidak adanya anggaran di tengah kondisi penghematan pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Sulbar, Andi Muh. Yasin, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu, 13 Mei 2026, mengatakan saat ini pihaknya sedang mendorong pengurusan dokumen evaluasi lingkungan hidup karena proses pembangunan telah berjalan.

"Belum ada untuk Amdalnya, namun sekarang yang perlu diurus adalah dokumen evaluasi lingkungan hidupnya, karena pembangunan sudah berjalan," ujarnya.

Ia mengakui, pengurusan AMDAL terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 21 Sulawesi Barat terkendala keterbatasan anggaran, sementara proses pengurusannya membutuhkan biaya sekitar Rp 400 juta. Selain itu, pemerintah daerah saat ini masih melakukan penyesuaian anggaran untuk membiayai sejumlah kebutuhan APBD yang belum terakomodasi.

"Karena itu persoalannya pengurusan Amdal adalah kita tidak punya anggaran untuk membiayai sekitar 400 juta, sementara sekarang sedang dalam kondisi penghematan. Saat ini anggaran juga sedang disisir kembali untuk membiayai APBD yang tidak terbiayai," jelasnya.

Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya berupaya melakukan negosiasi dengan pihak penyedia agar pembiayaan pengurusan dokumen lingkungan dapat ditanggung oleh pihak penyedia.

"Kita mau mencoba bernegosiasi untuk bagaimana pihak penyedia yang membiayai sendiri, hasilnya itu diberikan ke pemerintah," tutupnya.