RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperluas akses pendidikan kedinasan bagi generasi muda daerah. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemprov Maluku Utara resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD untuk membuka peluang rekrutmen sekolah kedinasan di sektor transportasi.

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian bersama Direktur PTDI-STTD, Avi Mukti Amin di BPSDM Kementerian Perhubungan, Senin 11 Mei 2026.

Zulkifli menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut teknis setelah adanya pembahasan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak, mekanisme pembayaran, hingga jadwal perekrutan calon mahasiswa sekolah kedinasan.

“Kesempatan tadi juga kita bicara tentang hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, termasuk mekanisme perekrutan dan jadwal penerimaan yang nantinya akan diumumkan pihak kampus,” ujar Zulkifli saat dihubungi.

Ia menambahkan, secara administrasi seluruh proses kerja sama dengan PTDI-STTD telah rampung. Saat ini BKD Maluku Utara tinggal menunggu jadwal resmi dari pihak kampus terkait pembukaan penerimaan calon taruna.

Sebagai penanggung jawab di daerah, BKD juga mulai menyiapkan berbagai kebutuhan teknis guna mendukung proses seleksi dan perekrutan peserta dari Maluku Utara.

Tak hanya itu, Pemprov Maluku Utara juga tengah menjajaki kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN. Menurut Zulkifli, nota kesepahaman atau MoU dengan STAN telah dilakukan dan kini tinggal menunggu tahap kesepakatan bersama.

Namun, sebelum masuk ke tahap tersebut, pihak perguruan tinggi masih harus memperoleh izin prinsip terkait kuota dari KemenPAN-RB.

“Izin prinsip itu berkaitan dengan kuota anjab ASN yang harus dipastikan lebih dulu. Dari Pemda ke pihak kampus sudah, begitu juga dari kampus ke KemenPAN-RB, Kalau kuota sudah terbuka, baru bisa diketahui jabatan mana yang dibutuhkan untuk sekolah kedinasan,” katanya.

Langkah Pemprov Maluku Utara menggandeng sejumlah sekolah kedinasan nasional dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi putra-putri Maluku Utara untuk mengenyam pendidikan kedinasan dan berkarier sebagai ASN di masa depan.

Penandatanganan ini juga turut disaksikan, Plt. Kadis Perhubungan Dedy Kotambunan, dan Kepala Biro Pemerintahan Ali Fataruba, serta jajaran BPSDM Kemenhub.