RRI.CO.ID, Yogyakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui masih terjadi kesenjangan, dalam kebijakan penanggulangan bencana. Kesenjangan itu terlihat pada kualitas kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian menjadikan persoalan ini, sebagai tantangan besar dalam tata kelola kebencanaan nasional. Ia pun menyebut tiga persoalan utama, yang menjadi menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam penerapan kebijakan kebencanaan.

Persoalan pertama, terletak pada sistem peringatan dini kebencanaan, yang belum sepenuhnya bisa terintegrasi secara end-to-end. Kemudian yang kedua, integrasi data risiko lintas sektor dan instansi terkait yang hingga kini belum optimal.

”Yang ketiga terkait kapasitas pemerintah daerah yang dinilai masih lemah,” ucapnya secara tertulis, Jumat, 8 Mei 2026. ”Terutama dalam melakukan respons darurat secara taktis dan operasional, saat terjadi situasi darurat kebencanaan.”

Sehingga kondisi tersebut, berdampak langsung pada rapuhnya layanan dasar pemda ketika bencana terjadi. Banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 sebagai contoh nyata.

Rustian pun mengingatkan, risiko bencana di Indonesia kini bersifat sistemik dan multidimensi, karena interaksi berbagai ancaman yang diperparah perubahan iklim. Sehingga kesiapan koordinasi di tingkat pusat, tidak serta-merta meningkatkan kesiapan taktis dan operasional di tingkat pemerintah daerah.

Untuk menutup kesenjangan itu, BNPB menekankan pentingnya penguatan tata kelola risiko kebencanaan di daerah, melalui beberapa elemen utama. Salah satunya, pendekatan inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.