RRI.CO.ID, Cilacap : Lembaga Permasyarakatan di Nusakambangan dan Cilacap menegaskan komitmennya sebagai kawasan pemasyarakatan dengan pengamanan ketat dan bebas dari berbagai pelanggaran. Melalui apel besar dan deklarasi bersama yang digelar jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap, para petugas menyatakan perang terhadap handphone ilegal, narkoba, hingga praktik penipuan di dalam lapas.

Kegiatan yang digelar di Nusakambangan pada Jumat (8/5/2026) dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Irfan, selaku Koordinator Wilayah UPT Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap itu melibatkan berbagai unsur penegak hukum dan keamanan. Mulai dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BNN Kabupaten Cilacap, Lanal hingga Kopassus turut hadir sebagai bentuk dukungan pengawasan bersama.

Irfan menegaskan, deklarasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan penegasan komitmen nyata seluruh jajaran pemasyarakatan untuk menciptakan lapas yang bersih dan berintegritas.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sebenarnya sudah rutin dilaksanakan, namun perlu ada penegasan kembali bahwa segala bentuk pelanggaran ataupun hal-hal lain yang dilarang di dalam lapas tentunya harus kita sikapi. Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran,” katanya.

Ia memastikan sanksi tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan. Tidak hanya sanksi administratif seperti penundaan kenaikan pangkat dan pemecatan, tetapi juga proses pidana apabila ditemukan keterlibatan dalam kasus narkoba atau tindak pelanggaran hukum lainnya.

"Mereka-mereka yang terbukti melanggar pasti ada sanksi tegas. Baik itu secara administratif maupun pidana. Contoh narkoba, ada barang bukti tetap kita lanjutkan ke pihak kepolisian.

Ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pelanggaran tata tertib di internal lapas, bisa dikenakan sanksi misal turun pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, dan bahkan pemecatan," ujarnya.

Pengawasan juga bakal diperketat mulai dari akses kunjungan keluarga warga binaan hingga lalu lintas orang menuju Nusakambangan. Koordinasi dengan aparat keamanan dan stakeholder terkait terus diperkuat agar setiap informasi yang berpotensi mengganggu keamanan lapas bisa segera ditindaklanjuti

"Dengan adanya deklarasi ini kami betul-betul memperketat pengawasan, mulai dari kunjungan dari keluarga warga binaan dan juga lalu lintas orang yang akan menuju ke Nusakambangan," katanya.

Usai apel dan pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan tes urine bagi petugas maupun warga binaan, serta razia gabungan di sejumlah blok dan kamar hunian. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada peredaran narkoba maupun penggunaan alat komunikasi ilegal di dalam lapas.