‎RRI.CO.ID, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan langkah preventif guna mengantisipasi krisis air bersih menyusul prediksi kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino pada tahun 2026. Fokus utama saat ini diarahkan pada penguatan manajemen mitigasi dan efektivitas distribusi air di wilayah terdampak.‎

‎Langkah strategis ini diawali dengan agenda "Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Mitigasi Dampak Kekeringan" yang digelar di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu 6 Mei 2026.‎

‎Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa ketersediaan air bersih adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Mengingat musim kemarau diprediksi mulai memasuki wilayah Bojonegoro pada bulan Mei ini, kesiapsiagaan seluruh lini menjadi kunci utama.‎

‎"Masalah air adalah masalah vital. Berdasarkan prediksi cuaca, puncak musim kemarau akan terjadi secara ekstrem pada Agustus hingga September mendatang," ujarnya.

‎Ia menambahkan, pemetaan pembangunan HIPPAM kini dilakukan secara komprehensif, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk memastikan ketahanan air masyarakat tetap terjaga.‎

‎Data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya mencatat sedikitnya 73 desa yang tersebar di 20 kecamatan masuk dalam peta zona merah rawan kekeringan. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab mulai melakukan penyisiran mendalam terkait kendala teknis dan jadwal operasional distribusi air di puluhan desa tersebut.

‎Kepala Dinas PU Cipta Karya Bojonegoro, Satito Hadi, menjelaskan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan HIPPAM sebagai garda terdepan di tingkat desa.‎

‎"Kami sisir satu per satu dari 73 pengelola HIPPAM yang hadir hari ini. Kami identifikasi kendala di lapangan dan kesiapan infrastrukturnya agar saat kemarau tiba, masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih," tegasnya.‎

Dalam pelaksanaannya, Dinas PU Cipta Karya akan bersinergi erat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro serta jajaran pemerintah desa.‎

‎Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Camat, Kepala Desa, 73 perwakilan pengurus HIPPAM, serta pihak PDAM. Melalui integrasi data dan aksi di lapangan, Pemkab Bojonegoro optimistis dampak kekeringan tahun ini dapat diminimalisir secara berkelanjutan bagi seluruh warga.