RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui berbagai program terpadu. Salah satu langkah utama dilakukan melalui Trilas Program “Pasti Sekolah” yang fokus pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi tanpa pengecualian.

“Setiap anak di Banyumas harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, tanpa terkecuali,” ucapnya saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5/2026).

Ia menyebut, berbagai kebijakan yang dijalankan saat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan ATS sekaligus mencegah meningkatnya angka putus sekolah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Amrin Ma’ruf, menjelaskan bahwa melalui Program Pasti Sekolah, pihaknya terus memperkuat intervensi baik dari sisi akses, fasilitas, maupun kualitas pembelajaran.

“Melalui Trilas Program Pasti Sekolah, kami akan terus dorong untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan, baik dari sisi akses, fasilitas, maupun kualitas pembelajaran,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 program tersebut telah memberikan dampak signifikan, terutama bagi siswa dari keluarga pra sejahtera. Tercatat sebanyak 979 siswa SD, 1.473 siswa SMP, 300 siswa PAUD, serta 164 peserta didik pendidikan masyarakat telah menerima bantuan beasiswa.

Selain bantuan finansial, Pemkab Banyumas juga memperluas akses pendidikan melalui penyediaan berbagai jalur alternatif. Di antaranya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah terbuka, hingga Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi anak-anak yang terkendala faktor ekonomi, domisili, maupun kondisi lainnya.

“Termasuk kerja sama dengan PDM Banyumas dalam pendirian 21 PKBM yang telah diluncurkan pada April 2026,” tuturnya

Upaya penanganan ATS juga dilakukan melalui pendataan, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Hingga saat ini, proses monitoring telah dilakukan di 10 kecamatan dan ditargetkan selesai pada Mei 2026.

“Sampai saat ini sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Anak Tidak Sekolah di 10 kecamatan,” ucapnya.

Tak hanya itu, dukungan juga diberikan melalui penyediaan transportasi pendidikan, seperti bus sekolah gratis serta tarif khusus pelajar pada layanan Trans Banyumas, guna memudahkan akses siswa ke sekolah.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur pendidikan juga terus dilakukan melalui rehabilitasi dan pembangunan sekolah, serta penambahan ruang kelas baru di berbagai jenjang pendidikan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Banyumas berharap dapat menekan angka Anak Tidak Sekolah secara signifikan, sekaligus memastikan pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah pinggiran.

“Target kami jelas, tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan di Banyumas,” kata Amrin.