RRI.CO.ID, Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar per bulan untuk pemberian insentif kepada pemuka adat, pemuka agama, serta pengurus subak di wilayahnya sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran strategis para tokoh adat dan agama dalam menjaga tradisi, budaya, serta kehidupan sosial masyarakat.

“Insentif ini diberikan kepada bendesa adat, kelian adat, penyarikan dan petengen banjar adat, pecalang, pekaseh, pangliman, pemangku hingga sulinggih,” ujarnya, Jumat 01 Mei 2026.

Ia merinci, bendesa adat yang berjumlah 35 orang masing-masing menerima Rp 2 juta per bulan dengan total anggaran Rp 70 juta. Sementara itu, sebanyak 363 kelian adat memperoleh Rp 1,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 544,5 juta.

Jumlah yang sama juga dialokasikan untuk penyarikan banjar adat dan petengen banjar adat, masing-masing sebanyak 363 orang dengan insentif Rp 1,5 juta per bulan. Selain itu, insentif juga diberikan kepada 70 pengurus pecalang sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

Dalam sektor pertanian berbasis kearifan lokal, sebanyak 42 pekaseh menerima Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan 144 pangliman memperoleh Rp1,5 juta per bulan. Untuk pemangku di kahyangan desa, sebanyak 170 orang menerima Rp 1 juta per bulan. Sementara itu, 262 sulinggih, baik lanang maupun istri, masing-masing memperoleh Rp 2 juta per bulan.

Secara keseluruhan, anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp 33,88 miliar dalam setahun. Raka menegaskan, kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan adat, budaya, serta kehidupan keagamaan di Kota Denpasar.

“Ini adalah bentuk perhatian dan ucapan terima kasih kepada para pemuka adat, pemuka agama, serta pengurus subak yang telah berkontribusi menjaga keharmonisan masyarakat,” katanya.