RRI.CO.ID, Sorong – Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Papua Barat Daya, Donald Mamahit, menyoroti masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan di Papua Barat Daya.

Donald menyampaikan gabungan federasi dan konfederasi buruh akan menggelar dialog sosial dengan menghadirkan pemerintah dan pihak ketenagakerjaan guna membahas persoalan buruh di daerah tersebut. “Persoalan yang paling banyak kami tangani adalah perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Banyak kasus yang awalnya diselesaikan melalui perundingan bipartit lalu berlanjut ke dinas tenaga kerja,” ujar Donald saat dialog di RRI Sorong, Kamis 30 April 2026.

Menurutnya, proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai kendala, terutama belum adanya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Sorong. Akibatnya, proses hukum harus dilanjutkan ke Manokwari, Papua Barat, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. “Sidang itu tidak hanya sekali. Karena harus ke Manokwari, tentu menjadi beban bagi pekerja maupun serikat buruh,” katanya.

Donald juga menilai pengawasan ketenagakerjaan di tingkat perusahaan belum maksimal. Ia menyebut masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi aturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. “Keselamatan kerja itu menyangkut nyawa manusia. Kalau alat pelindung diri saja tidak diberikan, lalu bagaimana keselamatan pekerja bisa dijamin,” tegasnya.

Donald berharap pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan agar hak-hak pekerja dapat terlindungi dengan baik.