RRI.CO.ID, Raja Ampat - Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat mencanangkan tiga desa cinta statistik atau cantik untuk tahun 2026. Ketiga lokasi yang dipilih adalah Kampung Wardambim dan Kampung Lopintol, Distrik Teluk Mayalibit serta Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Pencanangan tiga desa cantik ini disosialisasikan BPS di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Rabu 29 April 2026.

Pencanangan desa cantik ini bersamaan dengan kegiatan focus group discussion (FGD) standar pelayanan statistik terpadu serta koordinasi pembinaan statistik sektoral yang dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Raja Ampat Yosep Handi Mirino.

Plt Kepala BPS Kabupaten Raja Ampat Andrie Wardani mengatakan penentuan tiga desa cinta statistik setelah melalui koordinasi bersama Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam. Program desa cantik ini bertujuan meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

Desa cantik nantinya, kata Andrie, akan dibina untuk membuat standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. "Desa juga nantinya bisa melakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa/kelurahan tepat sasaran," kata Andrie.

Andrie menambahkan bahwa setelah kegiatan pencanangan dan sosialisasi, selanjutnya, akan ada beberapa kali pertemuan untuk pembinaan dan pendampingan di masing-masing kampung/kelurahan yang akan berjalan sampai Minggu ke-4 Juli 2026. Nantinya, rangkaian kegiatan tersebut akan menghasilkan output yang sesuai dengan ketersediaan data dan sumber daya yang dimiliki kampung/kelurahan.

Selain pencanangan desa cantik, BPS melakukan FGD standar pelayanan statistik terpadu, koordinasi pembinaan statistik sektoral, dan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026. Turut hadir dalam kegiatan ini pimpinan organisasi perangkat daerah, akademisi Ekowisata Universitas Papua, serta perwakilan kantor distrik, kepala kampung, dan lurah.

Terkait FGD standar pelayanan, kata Andrie, BPS meminta masukan dan saran dari berbagai pihak yang selama ini menjadi pengguna data. Berdasarkan data, 61 persen pengguna data BPS adalah pemerintah daerah sehingga pihaknya perlu mendapatkan masukan untuk perbaikan layanan ke depan.