RRI CO.ID, Jembrana - Komisi IX DPR RI secara tegas memperkuat dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar utama pembangunan generasi bangsa. Dalam sosialisasi yang digelar di Desa Pengambengan, Jembrana, Jumat 24 April 2026, legislator menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas kualitas makanan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardani, di hadapan ratusan warga Banjar Muduk, menyatakan bahwa MBG adalah solusi konkret dalam memerangi stunting dan kekurangan gizi. Namun, ia memberikan catatan keras terkait standar mutu makanan.

"Penekanan saya agar SPPG yang melayani MBG ini betul-betul mengawasi dan terus meningkatkan kualitas makanannya. Jika ada masyarakat yang mengembalikan makanan, SPPG harus segera berbenah dan introspeksi. Respon cepat dalam memperbaiki kualitas adalah kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga," tegas Tutik.

Keresahan warga mengenai konsistensi mutu makanan memang sempat mencuat. Eka Yanti, salah satu warga Desa Pengambengan, mengungkapkan bahwa meskipun program ini sangat meningkatkan antusiasme anak untuk sekolah, variasi dan kesegaran menu tetap perlu diperhatikan. Selain aspek kesehatan, program MBG juga dirancang sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan.

Kehadiran SPPG di desa-desa menciptakan permintaan besar terhadap komoditas pangan lokal seperti beras, sayuran, telur, hingga hasil laut. Ir. Nani Iriani dari Kelompok Wanita Tani Indonesia yang turut hadir, mengajak masyarakat untuk menangkap peluang ini.

Warga diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penyuplai bahan baku bagi SPPG di wilayah mereka. Dengan pengawasan ketat dari DPR RI dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga rantai pasok, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menciptakan multiplier effect—mencerdaskan siswa sekaligus menyejahterakan ekonomi desa.