RRI.CO.ID, Yogyakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta menilai industri pariwisata menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivitas pariwisata yang terus berkembang dinilai memicu berbagai persoalan turunan, mulai dari alih fungsi lahan hingga pencemaran lingkungan.

Deputi Eksternal Walhi Yogyakarta, Elki, mengatakan persoalan lingkungan di DIY tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berakar dari ekspansi industri, terutama pariwisata.

"Kalau dari Walhi yang kita lihat paling mendesak di Yogyakarta itu industri pariwisata. Awalnya dari situ akhirnya merembet di berbagai isu lingkungan lainnya," ujar Elki saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat, 23 April 2026.

Ia mencontohkan di wilayah Gunungkidul yang kian masif mengembangkan industri pariwisata, terutama di daerah pantai selatan yang berdampak pada perubahan kawasan karst. Padahal, kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis penting, terutama sebagai penyimpan air dan penyangga keseimbangan lingkungan.

Menurut Elki, kerusakan kawasan karst tidak hanya berdampak bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketersediaan air di wilayah Yogyakarta secara lebih luas.

Isu lingkungan lainnya yang cukup menarik perhatian Walhi yakni persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi masalah laten di Yogyakarta. Bahkan, Walhi menemukan adanya distribusi sampah dari Yogyakarta ke sejumlah daerah lain, seperti Klaten dan Gunungkidul.

"Tahun-tahun kemarin kita juga menemukan banyaknya permasalahan sampah di mana di Yogyakarta enggak cuma berdampak di kota saja. Misalnya kita ada temuan adanya sampah Yogyakarta yang lari ke Klaten, ke Kebonrejo Gunungkidul, dan lain-lain," katanya.

Elki menilai, penanganan sampah di Yogyakarta selama ini masih cenderung fokus pada solusi hilir dan belum menyentuh akar persoalan.

"Sampah ini salah satu masalah yang sudah laten di Yogyakarta, tapi belum ada solusi yang dilakukan secara holistik. Kalau Walhi melihatnya itu belum ada solusi yang harusnya secara teknis enggak hanya diselesaikan di hilir dengan pengadaan-pengadaan, tetapi juga harus ada tata Kelola dan ada sistemnya di hulu," ucapnya.