RRI.CO.ID, Banda Aceh: Pemerintah Aceh mulai melaksanakan pemberian imunisasi campak-rubella (MR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai upaya menekan lonjakan kasus campak di daerah tersebut.

Program ini diluncurkan oleh Pemerintah Aceh melalui Asisten I Sekda Aceh, Syakir, di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA), Banda Aceh, Rabu 22 April 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur RSUDZA, Muhazar, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus.

Imunisasi menyasar tenaga medis, tenaga kesehatan, serta dokter umum dan dokter gigi yang menjalani program internship di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Aceh. Program ini juga mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan tenaga kesehatan mendapatkan imunisasi MR.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, mengatakan imunisasi ini penting untuk melindungi tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar penyakit menular.

“Tenaga kesehatan setiap hari berhadapan langsung dengan pasien, sehingga perlu perlindungan melalui imunisasi,” ujar Ferdiyus.

Ia menambahkan, imunisasi tidak hanya melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga mencegah penularan di fasilitas layanan kesehatan serta menjadi contoh bagi masyarakat.

“Kami mengharapkan tenaga kesehatan dapat menjadi teladan dalam upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi,” kata Ferdiyus.

Data Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan kasus campak di Aceh masih tergolong tinggi dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sepanjang 2025, tercatat 5.063 kasus campak klinis, dengan 1.233 kasus terkonfirmasi positif campak dan enam kasus rubella.

Menurut Ferdiyus, tingginya kasus campak berkaitan dengan rendahnya cakupan imunisasi di Aceh dalam lima tahun terakhir. Pada 2025, cakupan imunisasi dasar lengkap di Aceh hanya mencapai 34,3 persen. Cakupan imunisasi MR pada bayi sebesar 39,9 persen, dan pada anak bawah dua tahun sebesar 23 persen. Ia menyebut, pelaksanaan program imunisasi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan layanan, kualitas pelayanan, sistem pencatatan, serta penolakan sebagian masyarakat.

Pemerintah Aceh berharap program imunisasi bagi tenaga kesehatan ini dapat menekan risiko penularan di fasilitas layanan kesehatan sekaligus mendorong peningkatan cakupan imunisasi di masyarakat.

Sementara itu, Asisten I Sekda Aceh, Syakir, mengatakan vaksinasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera melaksanakan program serupa.

“Diperlukan sinergi semua pihak agar program imunisasi ini berjalan optimal,” ujarnya.