RRI. CO. ID, JAKARTA – Masifnya pembangunan di kawasan pesisir Jakarta Utara, khususnya proyek reklamasi dan pembangunan pelabuhan oleh serta proyek jalan tol, kian menghimpit ruang gerak nelayan tradisional. Selain akses melaut yang semakin sulit, biaya operasional nelayan pun membengkak drastis.

Pak Kubil (60), Ketua Paguyuban Nelayan KCN (Kalibaru, Cilincing, Marunda), mengungkapkan bahwa pembangunan yang ada saat ini sangat berdampak pada alur keluar-masuk perahu nelayan. Nelayan yang biasanya mencari ikan di dekat pesisir kini harus menempuh jarak yang lebih jauh hingga ke wilayah Ancol, Polker, bahkan Bekasi.

"Dulu cukup pakai 2 liter solar sudah sampai lokasi, sekarang bisa habis 4 sampai 5 liter karena jalurnya mutar jauh dan lokasi tangkapan semakin bergeser ke tengah," ujar Pak Kubil saat diwawancarai RRI Jakarta, Sabtu 18 April 2026.

Pak Kubil juga menyoroti masalah sosialisasi proyek yang dianggap tidak transparan. Menurutnya, sosialisasi awal dari pihak perusahaan hanya membahas soal pembangunan pagar beton (sheet pile), bukan mengenai pengurukan atau reklamasi lahan secara luas.

Dampaknya, selain akses yang menyempit, terdapat kekhawatiran akan pendangkalan alur laut jika pengurukan tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur penahan tanah yang kuat. "Kalau hujan, air juga tidak lancar turun ke laut karena banyak perahu yang menumpuk di alur yang sempit," tambahnya.

Kekecewaan nelayan semakin memuncak karena janji pembangunan dermaga atau pelabuhan khusus nelayan yang representatif, seperti di Muara Angke, belum juga terealisasi. Padahal, rencana pembangunan Sentral Perikanan Cilincing (KCM) sudah terdengar sejak tahun 2020 namun kemudian mandek.

Pak Kubil mengaku telah mengirimkan surat langsung kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengadukan nasib para nelayan, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan. "Saya ingin mengadu seperti anak kepada orang tua. Tolong dilihat apa kebutuhan nelayan di sini," harapnya.

Selain infrastruktur, nelayan berharap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut memiliki kepedulian sosial (CSR) yang nyata. Mereka berharap anak-anak nelayan setempat dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proyek-proyek tersebut agar tidak menjadi penonton di tanah sendiri.

"Kami tidak anti pembangunan, tapi tolong nasib nelayan dipikirkan. Yang biasanya cari ikan dekat, sekarang sudah tidak bisa lagi. Setidaknya libatkan anak-anak kami yang menganggur untuk bekerja di proyek-proyek tersebut," pungkas Pak Kubil.

Sementara Ali Sodikin, GH Sekretariat Perusahaan Pelindo saat dimintai keterangan RRI Jakarta menjelaskan bahwa Pelindo menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk para nelayan di wilayah Cilincing.

"Kami memahami bahwa keberadaan dan kelancaran aktivitas nelayan merupakan bagian penting dari ekosistem pesisir yang perlu dijaga bersama, selaras dengan Proyek Strategis Nasional NPEA, " kata Ali.

Ali juga mengucapkan terimakasihnya kepada Komunitas Nelayan yang telah memberikan dukungan sehingga pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran alur pelayaran, dan keberlanjutan lingkungan.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan terbuka untuk berdialog dengan masyarakat, termasuk nelayan, sebagai bagian dari perbaikan ke depan oleh semua stakeholder yang berkepentingan di pesisir Kalibaru Cilincing Marunda, " ujar Ali.

Pelindo berkomitmen untuk menjalankan pembangunan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan mendukung kelancaran ekonomi nasional.

Hingga saat ini, para nelayan di kawasan Cilincing masih menunggu itikad baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta pihak swasta untuk memberikan solusi nyata atas penyempitan ruang hidup mereka di pesisir Jakarta.