RRI.CO.ID, Denpasar – Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi capaian lebih dari 60 persen masyarakat Bali khususnya Denpasar yang telah melakukan pemilahan sampah dari sumber. Capaian ini dinilai sebagai lompatan budaya dalam pengelolaan lingkungan yang tidak mudah dilakukan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke TPST Kesiman Kertalangu, Jumat 17 April 2026. Dalam kunjungan itu, Menteri LH didampingi Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Selain meninjau TPST Kesiman Kertalangu, rombongan juga mengunjungi TPA Suwung, TPST Tahura 1 dan Tahura 2, serta TPS3R Sesetan sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan sampah di Bali. Hanif mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, lebih dari 60 persen masyarakat Bali telah mulai memilah sampah dari sumber.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. “Ini adalah manifestasi kerja keras seluruh komponen masyarakat Bali, mulai dari pemerintah daerah hingga desa adat. Membangun kebiasaan memilah sampah bukan hal yang mudah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah di Bali, khususnya wilayah Denpasar dan Badung, menjadi fokus pengawasan pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Lebih lanjut, Hanif menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Dengan capaian pemilahan yang telah mencapai 60–70 persen, pemerintah daerah didorong untuk mulai menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar.

“Tidak adil jika masyarakat yang sudah disiplin tidak dilindungi. Pelanggar harus dikenakan sanksi sebagai bentuk keadilan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga menyoroti kinerja TPST Kesiman Kertalangu yang kini mengolah sekitar 60–80 ton sampah per hari dan ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hari pada Juni mendatang. Sementara itu, pengurangan beban sampah di TPA Suwung menunjukkan progres dengan kapasitas penanganan mendekati 200 ton per hari.

Ditambah kontribusi TPST Tahura sekitar 100 ton per hari, total pengolahan sampah di Bali diproyeksikan mencapai 500 ton per hari. Pemerintah pusat juga menegaskan penghentian praktik pembuangan terbuka (open dumping) di seluruh TPA di Bali paling lambat Agustus mendatang, jika tidak dipatuhi, sanksi hukum akan diterapkan.

Khusus TPA Suwung, pemerintah merencanakan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi (waste to energy). Karena itu, kualitas sampah yang masuk harus sudah terpilah dengan baik.

“Ke depan, hanya sampah non-organik tertentu yang boleh masuk ke Suwung untuk mendukung teknologi waste to energy,” jelasnya.

Hanif optimistis Bali mampu menjadi contoh perubahan budaya pengelolaan sampah. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan.

“Negara maju tidak hanya ditandai dengan gedung tinggi, tetapi bagaimana mengelola sampah dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, desa adat, dan komunitas lingkungan.

“Kami akan terus memperkuat gerakan pemilahan sampah dari sumber,” ujarnya.

Pemkot Denpasar, lanjutnya, terus menggencarkan program pengelolaan sampah berbasis sumber, termasuk optimalisasi TPST dan TPS3R di tingkat desa dan kelurahan, serta pembagian komposter kepada masyarakat. Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Menteri LH terkait penegakan aturan, termasuk penerapan sanksi tipiring secara bertahap dengan pendekatan edukatif.

“Penegakan aturan akan dilakukan secara bertahap, disertai sosialisasi agar masyarakat semakin sadar dan disiplin dalam memilah sampah,” katanya.