RRI.CO.ID, Denpasar – Persoalan sampah dan kemacetan di Bali dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin kompleks dan berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga pariwisata. Kondisi ini terlihat nyata terutama di wilayah Denpasar dan Bali Selatan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Penutupan TPA Suwung disebut menjadi salah satu pemicu tersendatnya alur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, sehingga menimbulkan penumpukan di tingkat masyarakat. Dosen Antropologi Universitas Udayana, Gede Budarsa kepada RRI.CO.ID Senin, 13 Maret 2026 menjelaskan bahwa persoalan sampah di Bali tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang telah terbentuk sejak lama.

“Persoalan sampah di Bali itu sekarang sudah menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan menurut saya, karena keberadaan TPA Suwung yang ditutup menyebabkan pembludakan alur sampah dari rumah tangga yang akhirnya tersendat dan berdampak ke sektor lain seperti ekonomi dan pariwisata,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa akar persoalan terletak pada perubahan pola hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan perubahan kebiasaan dalam mengelola sampah. “Permasalahannya itu terletak pada kebiasaan atau habit. Dulu orang Bali terbiasa menggunakan bahan-bahan alami yang menjadi sampah organik. Sekarang ketika harus memilah, itu perlu effort besar dan menurut saya sudah cukup telat pemerintah untuk melakukan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan. “Kalau memang start-nya dari sekarang, mungkin agak berdarah-darah ke depannya pemerintah untuk mengentaskan masalah sampah ini, karena sekali lagi habit itu sudah terbentuk dan cukup susah diubah,” ujarnya.

Selain persoalan sampah, kemacetan di Bali juga menjadi masalah serius yang dipicu oleh pembangunan yang terpusat di Bali Selatan. Gede Budarsa menjelaskan bahwa konsentrasi pembangunan di wilayah Denpasar dan Badung menyebabkan tingginya mobilisasi masyarakat menuju kawasan tersebut.

“Ketika fasilitas ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata banyak dibangun di Bali Selatan, akhirnya semua orang berkumpul di sana. Ini yang menyebabkan overpopulasi kendaraan dan kemacetan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum, meskipun pemerintah telah menyediakan layanan seperti Trans Sarbagita. “Moda transportasi umum tidak disambut positif karena basic-nya orang Bali itu suka yang sat-set, ingin cepat dan langsung. Sementara aktivitas masyarakat Bali itu sangat padat, mulai dari urusan agama, kerja, hingga sosial, sehingga lebih memilih kendaraan pribadi,” ujarnya.

Dampak dari persoalan sampah dan kemacetan ini disebut mulai dirasakan, termasuk terhadap citra pariwisata Bali di mata dunia. “Dampaknya sekarang sudah mulai terlihat, tumpukan sampah di beberapa titik menimbulkan bau, tidak estetik, bahkan bisa berdampak pada kesehatan dan citra pariwisata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak. “Persoalan sampah itu bukan hanya persoalan pemerintah, tapi persoalan inklusif yang melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Terkait efektivitas penutupan TPA Suwung, ia menilai kebijakan tersebut seharusnya dibarengi dengan kesiapan sistem pengelolaan yang matang. “Harusnya sejak 2019 sudah disiapkan TPA baru dan program pengelolaan sampah berbasis sumber. Tapi sampai sekarang masih belum menemukan titik keberhasilan,” ujarnya.

Ke depan, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga desa, sekaligus menyiapkan solusi bagi sampah residu yang tidak memiliki nilai ekonomis. “Pengelolaan sampah berbasis sumber harus digenjot, dan pemerintah juga harus memikirkan solusi untuk sampah residu yang sulit diolah,” ujarnya.

Dengan kondisi saat ini, diperlukan langkah cepat dan kolaboratif agar Bali tidak terjerumus dalam krisis lingkungan yang lebih besar yang dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan sektor pariwisata.