RRI.CO.ID, Wonogiri - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri mulai mengintensifkan strategi inovasi pasca pemilu atau after vote sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di kalangan pemilih muda.

Ketua KPU Wonogiri, Satya Graha, menegaskan bahwa kerja penyelenggara pemilu tidak berhenti setelah proses pencoblosan selesai. Justru, masa jeda ini dimanfaatkan untuk evaluasi dan persiapan menuju pemilu berikutnya.

“Jadi memang after vote itu kegiatan pasca pemilihan,” ujarnya, Kamis 16 April 2026.

Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama program tahun 2026, yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih, serta pembaruan data partai politik. Ketiganya menjadi dasar dalam menyusun berbagai kegiatan inovatif.

Salah satu perhatian utama KPU Wonogiri adalah tingginya angka surat suara tidak sah pada pemilihan sebelumnya, yang didominasi oleh pemilih pemula di wilayah perkotaan.

“Ini cukup banyak, hampir 25 sampai 27 ribu,” katanya.

Menurutnya, fenomena tersebut bukan semata kesalahan teknis, melainkan bentuk protes diam dari generasi muda. Oleh karena itu, KPU mengubah pendekatan sosialisasi dengan menekankan pemahaman nilai demokrasi, bukan sekadar teknis pencoblosan.

Untuk menjangkau pemilih muda, KPU meluncurkan sejumlah program seperti Sabda Tama, yakni kegiatan menjadi pembina upacara di sekolah, serta Dayo KPU yang mengundang siswa datang langsung ke kantor KPU untuk belajar demokrasi secara interaktif.

“Fokus untuk pemilih pemula ini kami ada beberapa kegiatan,” ucapnya.

Selain itu, KPU juga menghadirkan konsep edukasi berbasis pengalaman seperti simulasi tempat pemungutan suara dan lorong demokrasi yang menampilkan sejarah pemilu di Indonesia.

Di sisi lain, pemutakhiran data pemilih juga menjadi perhatian serius mengingat dinamika data masyarakat yang terus berubah. KPU bahkan berencana melakukan layanan jemput bola perekaman e-KTP bagi pelajar yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

“Data pemilih itu bergerak,” ujarnya.

KPU juga membuka ruang partisipasi publik melalui forum konsultasi serta pelaporan mandiri terkait data pemilih maupun keanggotaan partai politik.

Satya menekankan bahwa penguatan demokrasi bukan hanya tanggung jawab KPU, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, media, dan lembaga pendidikan.

“Kami yakin kalau ini bekerja secara simultan kualitasnya akan lebih baik,” katanya. (Ase)