RRI CO ID - Langkat - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat Amril, mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pendataan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di Ruangan Langkat Command Centre (LCC) Kantor Bupati Langkat, Rabu 15 April 2026.

Rakor membahas langkah percepatan pendataan serta penanganan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian tetap yang layak bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat menekankan pentingnya validitas dan akurasi data sebagai dasar utama dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Bupati Langkat Syah Afandin, melalui Sekda Amril menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah pusat, khususnya dalam memastikan proses pendataan dilakukan secara akurat dan menyeluruh.

“Kita akan menyisir seluruh wilayah terdampak agar data yang dihasilkan benar-benar valid, sehingga bantuan hunian tetap ini tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Amril juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan bencana, mulai dari tahap pendataan hingga realisasi pembangunan hunian tetap.

"Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Langkat, dapat bergerak cepat dalam menindaklanjuti hasil koordinasi guna mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah dirasakan secara nyata oleh masyarakat," katanya.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) Pascabencana Alam, jumlah masyarakat terdampak di Kabupaten Langkat yang masuk kategori huntap insitu sebanyak 299 kepala keluarga (KK). Sementara untuk huntap eksitu, tercatat 71 KK kategori mandiri dan 137 KK kategori terpusat atau komunal, dengan total keseluruhan mencapai 507 KK.