Bupati Langkat Perpanjang Masa Pemulihan Banjir Hingga Desember 2026

RRI.CO.ID, Langkat - Bupati Langkat Syah Afandin, memperpanjang masa pemulihan banjir selama enam bulan, hingga Desember 2026. Perpanjangan itu diputuskan dalam rapat penanganan bencana banjir di Rumah Dinas Bupati Langkat, Kamis 18 Juni 2026.

Rapat tersebut membahas perpanjangan masa transisi dari darurat menuju pemulihan pascabencana banjir yang sebelumnya melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat. Pembahasan dilakukan mengingat masa transisi yang saat ini berlaku akan berakhir pada 24 Juni 2026.

Pemerintah Kabupaten Langkat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait, menilai masih diperlukan waktu tambahan untuk menuntaskan berbagai program rehabilitasi dan pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir.

Dalam rapat tersebut disampaikan Kabupaten Langkat saat ini telah memasuki fase transisi dari darurat menuju pemulihan pascabencana. Meskipun kondisi darurat telah berakhir, proses pemulihan masih terus berlangsung, baik pada sektor infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak bencana.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama, masa transisi dari darurat menuju pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Langkat resmi diperpanjang selama enam bulan. Masa transisi tersebut direncanakan berlaku mulai 25 Juni 2026 hingga 25 Desember 2026.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan seluruh program rehabilitasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak banjir dapat berjalan secara optimal, terukur, dan berkelanjutan. Syah Afandin menegaskan perpanjangan masa transisi bukan berarti mengurangi tingkat kewaspadaan maupun intensitas kerja seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan pascabencana.

Sebaliknya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi, dan mempercepat penyelesaian berbagai program pemulihan yang masih berlangsung. Ia menegaskan terkait penanganan bencana, sekecil apa pun anggaran yang digunakan harus tetap dikoordinasikan dengan baik.

"Perpanjangan masa transisi ini bukan berarti kita bisa santai, tetapi justru menjadi kesempatan untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan tuntas,” katanya.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pemulihan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak banjir. Seluruh perangkat daerah diminta tetap bekerja maksimal dan menjaga koordinasi agar proses rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan Negeri Langkat melalui Kepala Seksi Intelijen, Ika Lius Nardo, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung seluruh proses pemulihan dan penanganan pascabencana yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Langkat. Dukungan serupa juga disampaikan unsur Forkopimda yang menyatakan persetujuan terhadap perpanjangan masa transisi dari darurat menuju pemulihan.

Rapat ini menjadi bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Langkat dapat terlaksana secara maksimal. Melalui perpanjangan masa transisi tersebut, diharapkan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik, sementara perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir dapat diselesaikan secara bertahap hingga kondisi kembali normal.