RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah mendorong skema kerja fleksibel bagi ASN, termasuk work from home. Kebijakan ini berkaitan dengan efisiensi energi dan pengendalian konsumsi BBM.

Dosen Pengajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Heri Cahyo Bagus Setiawan mengatakan Langkah tersebut dinilai tepat dalam menghadapi tekanan global energi dan kebutuhan efisiensi fiskal.

“Namun efektivitas WFH untuk menghemat energi tanpa menurunkan layanan publik masih dipertanyakan,” ujarnya kepada RRI, Kamis, 16 April 2026.

WFH hanyalah instrumen, bukan tujuan utama kebijakan. Fokus berlebihan pada mekanisme berisiko menggeser orientasi dari tujuan substansial.

Dalam manajemen strategik, kondisi ini disebut goal displacement. Kinerja bisa menurun jika sistem kerja tidak dirancang adaptif.

“Teori public service motivation menekankan pentingnya orientasi pelayanan ASN. Karena itu, kebijakan WFH perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ucapnya.

Pemerintah daerah dapat mendorong inovasi seperti hari tanpa BBM bagi ASN. Langkah ini bisa membangun budaya hemat energi dan keteladanan publik.

Pendekatan kolektif dinilai lebih efektif dibandingkan langkah individual. ASN dapat menjadi agen perubahan dalam gerakan penghematan energi secara luas.

“Pemerintah pusat juga diharapkan memberi teladan dalam kebijakan yang empatik. Pengadaan yang tidak sensitif berpotensi melemahkan kepercayaan publik,” ucapnya.

WFH tidak boleh memicu aktivitas konsumtif baru yang justru boros energi. Pengawasan berbasis nilai dan kesadaran etik menjadi kunci keberhasilan.

Kebijakan ini harus menjadi pintu masuk transformasi birokrasi yang adaptif. Ujian utamanya adalah menghadirkan kebijakan yang hemat, adil, dan berempati.