RRI.CO.ID, Surabaya - Kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan bencana dan kesiapsiagaan lingkungan dinilai masih rendah, sehingga dibutuhkan aturan yang lebih mengikat agar keterlibatan warga tidak berhenti pada sebatas imbauan.

Dalam Dialog Aspirasi RRI Pro 1 Surabaya, Rabu pagi (8/4/2026), Koordinator Aliansi Lereng Wilis Indonesia (ALWI), Harun, mengatakan sosialisasi dan edukasi yang selama ini dilakukan komunitas masih sangat terbatas jika tidak dibarengi kebijakan pemerintah daerah.

“Harus ada kebijakan atau peraturan yang mau tidak mau memaksa masyarakat lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sebagai upaya pencegahan bencana dan meminimalkan risikonya,” kata Harun.

Menurutnya, selama ini ALWI terus mengajak masyarakat melakukan aksi nyata melalui penanaman pohon, pembuatan biopori, dan gerakan panen air hujan untuk meredam dampak bencana di musim kemarau maupun penghujan.

Namun, Harun mengakui kesadaran masyarakat di lapangan masih beragam. Di satu sisi, ada warga yang mulai peduli dengan melakukan penghijauan dan menjaga sumber air. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang masih minim kesadaran, bahkan melakukan alih fungsi lahan, penebangan pohon, dan aktivitas lain yang memperbesar risiko bencana.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius, terutama di kawasan lereng Gunung Wilis yang rentan kekeringan saat kemarau serta longsor dan banjir bandang pada musim penghujan. Dalam catatan ALWI, alih fungsi lahan di kawasan hutan Wilis bahkan telah mencapai sekitar 80 persen, yang berdampak pada matinya sejumlah mata air dan meningkatnya risiko banjir serta kekeringan.

Selain penghijauan, Harun menyebut biopori dan panen air hujan menjadi solusi sederhana yang bisa dilakukan warga untuk menjaga cadangan air tanah. Langkah serupa juga didorong BPBD di berbagai daerah sebagai strategi menekan risiko kekeringan dan banjir berbasis masyarakat.

ALWI juga memberi perhatian khusus pada keterlibatan generasi muda melalui sosialisasi rutin di sekolah-sekolah. Menurut Harun, edukasi sejak dini penting agar kepedulian terhadap lingkungan tumbuh menjadi budaya, bukan hanya respons sesaat saat bencana terjadi.

Ia berharap pemerintah daerah bersama BPBD tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi memperkuat aksi nyata penyelamatan lingkungan melalui program yang memiliki dukungan anggaran dan jangkauan lebih luas.

“Kalau hanya komunitas yang bergerak sendiri, lingkupnya terlalu kecil dan tidak punya kekuatan menyeluruh untuk mengajak masyarakat,” ujarnya.

Harun menilai kolaborasi antara komunitas, sekolah, BPBD, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar upaya pencegahan benar-benar mampu menekan risiko kekeringan, kebakaran lahan, longsor, hingga banjir bandang di kawasan rawan bencana.

Dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat, aksi sederhana seperti menanam pohon, membuat biopori, dan memanen air hujan diharapkan menjadi gerakan bersama masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah bencana dari tingkat paling dekat.