RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Musrenbang 2026 sekaligus penyusunan RKPD 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak pada Senin 6 April 2026. Agenda strategis ini menjadi landasan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan untuk beberapa tahun ke depan.

Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, menyerap aspirasi para pemangku kepentingan, serta merumuskan program prioritas yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan daerah. Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Staf Ahli Kementerian PPN, Tri Dewi Virgiyanti, mengapresiasi capaian ekonomi Kepri tahun 2025 yang menyentuh angka 6,94 persen. Meski melampaui pertumbuhan nasional, ia tetap mendorong optimalisasi sektor pariwisata, perikanan, dan digital agar pertumbuhan bisa menembus target 8 persen.

“Nasional menargetkan 8 persen tahun depan sekarang sudah mendekati tujuh persen di Kepri,” kata Tri Dewi Virgiyanti.

Pemerintah pusat turut menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap pembangunan sumber daya manusia serta wilayah yang masih tergolong tertinggal. Integrasi antara kemajuan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama guna menciptakan fondasi pembangunan jangka panjang.

“Sebenarnya banyak potensi yang bisa digali dan menjadi prioritas, saya fikir Kepri sudah memulai itu beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan kesiapan daerahnya dalam menjalankan program Asta Cita Presiden RI di tengah dinamika global. Pemprov Kepri kini sedang memperkuat kapasitas fiskal melalui inovasi dan negosiasi bagi hasil sektor kelautan dengan pemerintah pusat.

“Saat ini Kepri tengah memperkuat kemampuan fiskal kita,” kata Ansar Ahmad.

Ansar pun menekankan pentingnya arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di bidang pendidikan, Gubernur menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperluas akses dan kualitas layanan.

“Kami akan memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, memperkuat pendidikan vokasi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik,” ucapnya.

Pada sektor kesehatan, ia menegaskan peningkatan layanan akan terus dilakukan. Program beasiswa kedokteran, jaminan kesehatan daerah, dan peningkatan fasilitas rumah sakit akan terus kami dorong.

“Seperti peningkatan fasilitas rumah sakit akan terus kita dorong,” tuturnya.

Di sektor ekonomi, fokus diarahkan pada penguatan pelaku usaha dan sektor produktif. Pemerintah Provinsi Kepri akan melanjutkan subsidi margin bunga nol persen, memperkuat UMKM, serta memberikan dukungan bagi petani dan nelayan.

Di bidang infrastruktur, pemerintah berkomitmen meningkatkan konektivitas dan layanan dasar. Pembangunan konektivitas antarwilayah, program listrik desa ‘Kepri Terang’, penyediaan air bersih, dan penanganan kawasan permukiman akan terus dilanjutkan.

“Kita tetap berkomitmen meningkatkan konektivitas antar wilayah,” katanya.

Selain pemanfaatan potensi labuh jangkar, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan ekosistem investasi yang lebih kompetitif melalui kemudahan layanan. Pemberian insentif berupa birokrasi yang cepat dan efisien diharapkan mampu menarik lebih banyak investor ke kawasan maritim Kepulauan Riau.