RRI CO.ID, Halmahera Timur – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan kesiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia . Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Ubaid Yakub bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Rapat berlangsung di kantor Bupati Haltim pada Senin, 6 April 2026, dengan melibatkan seluruh OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Anjas Taher dan Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat.

Dalam arahannya, Bupati Ubaid menekankan pentingnya kesiapan administrasi serta keakuratan data yang akan disampaikan kepada tim pemeriksa. Menurutnya, setiap dokumen harus disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

“Saya minta seluruh OPD dan PPK benar-benar siap, baik dari sisi administrasi maupun substansi program,” kata Bupati Ubaid dalam arahannya. Ia menilai kesiapan tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional.

Selain kesiapan administrasi, Bupati juga menyoroti perkembangan program strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah Haltim. Ia meminta setiap OPD melaporkan capaian serta kendala secara rinci untuk memudahkan proses evaluasi selama pemeriksaan berlangsung.

Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat turut mengingatkan pentingnya sinergi lintas OPD dalam menghadapi pemeriksaan dari BPK. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang baik akan meminimalisir potensi temuan serta memperlancar proses pemeriksaan secara menyeluruh.

“Kami berharap seluruh data sudah sinkron sehingga tidak ada kendala berarti saat pemeriksaan dilakukan oleh tim,” ujar Ricky.

Ia juga meminta setiap kendala segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan nantinya.

Rakor tersebut, juga dimanfaatkan untuk menginventarisasi berbagai persoalan teknis dan administratif dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pemeriksaan terinci laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Dengan persiapan yang matang, pemerintah daerah optimistis proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan yang signifikan di lapangan. Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan penilaian optimal terhadap kinerja keuangan serta pelaksanaan program pembangunan daerah Haltim.