RRI.CO.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Bapenda Sulsel di Balaikota Makassar, Kamis 2 April 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis optimalisasi pemungutan opsen pajak daerah.

Kepala UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Bapenda Sulsel, Luth Perkasa, menjelaskan audiensi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Ia mengungkapkan, pihaknya menargetkan peningkatan kontribusi opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah langkah strategis diusulkan, seperti penambahan gerai layanan Samsat, dukungan kendaraan operasional, serta penguatan kerja sama dalam penyediaan fasilitas pendukung. “Untuk mendukung program multiyears Pemerintah Provinsi, Pak Gubernur menekankan kepada Bapenda agar lebih menggenjot penerimaan pajak. Oleh karena itu, kami membutuhkan bantuan dan koordinasi agar pendapatan bisa meningkat signifikan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Munafri menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Provinsi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak harus didorong melalui penguatan sistem, regulasi, serta kolaborasi lintas sektor.

"selain sosialisasi melalui gerai layanan, dibutuhkan langkah yang lebih terukur agar masyarakat semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, "ujarnya, Jumat, 3 April 2026. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan Samsat agar lebih representatif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dari sisi Pemerintah Kota Makassar, Munafri berkomitmen melakukan penataan administrasi kendaraan dinas secara lebih tertib dan transparan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan pajak. “Kolaborasi yang kuat dan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan penerimaan daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai potensi pajak kendaraan roda dua masih sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui pendataan yang lebih akurat, termasuk dengan menggandeng dealer atau agen pemegang merek. Munafri juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah kota dan provinsi agar kebijakan yang diambil lebih efektif serta menghindari tumpang tindih di lapangan.

“Sinkronisasi data ini akan membuat kita jauh lebih efisien dalam bertindak. Tinggal bagaimana memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada,” pungkasnya.

Ke depan, ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.