RRI.CO.ID, Bengkalis - Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, bersama sejumlah anggota DPRD menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis, Senin 30 Maret 2026.

Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyusun rencana pembangunan daerah dengan mengusung tema peningkatan daya saing melalui kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan pertumbuhan wilayah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, Kepala Bappeda Provinsi Riau, serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, baik secara langsung maupun melalui video conference.

Sebagai agenda tahunan, Musrenbang berperan penting dalam menghimpun aspirasi masyarakat serta menyelaraskan arah kebijakan pembangunan. Dalam forum ini dibahas berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan ekonomi inklusif dan penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus pembahasan.

Sejumlah tantangan turut menjadi perhatian, di antaranya kualitas pendidikan yang belum optimal, layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, serta pemenuhan infrastruktur dasar. Pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi aspek penting yang terus didorong untuk diperbaiki.

Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat guna mencapai target pembangunan yang lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

“DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada kepala daerah berdasarkan penjaringan aspirasi secara langsung dari masyarakat. Aspirasi tersebut dihimpun melalui berbagai mekanisme, seperti kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta interaksi langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendra, menyampaikan bahwa keterbatasan APBD Tahun 2027 menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perangkat daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN maupun dari Pemerintah Provinsi Riau melalui program Riau Mantap.

Ia menambahkan, sejumlah usulan prioritas yang perlu didorong antara lain pembangunan jaringan listrik, penyediaan sumber air baku, penambahan waduk PDAM Kabupaten Bengkalis, serta pembangunan pelindung pantai agar dapat masuk dalam program prioritas provinsi.

Melalui Musrenbang ini, DPRD berharap rencana pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan dapat lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.