RRI.CO.ID, Surabaya - Pasca perayaan Idul Fitri, pemerintah mendorong kerja fleksibel bagi ASN, termasuk kebijakan WFH. Heri Cahyo Bagus Setiawan, Dosen Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menyebut kebijakan ini lahir dari kebutuhan efisiensi energi, pengendalian BBM, dan pengurangan mobilitas pasca mudik.

Secara normatif, arah kebijakan ini patut diapresiasi di tengah tekanan global energi. Namun, muncul pertanyaan: apakah WFH efektif menghemat energi tanpa mengorbankan layanan publik?

“WFH hanyalah alat, bukan tujuan akhir dalam kebijakan publik," kata Heri Cahyo, Senin, 30 Maret 2026. Ketika alat menjadi fokus utama, kebijakan berisiko kehilangan orientasi substansialnya.

Dalam manajemen strategik, kondisi ini disebut goal displacement atau pergeseran tujuan. “ASN bisa menjalankan WFH, tetapi layanan publik berpotensi menurun tanpa sistem adaptif," katanya.

Teori public service motivation menekankan pentingnya orientasi pelayanan dalam kinerja birokrasi. “ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak bisa disamaratakan dalam kebijakan WFH, karena itu, pendekatan kebijakan tidak boleh tunggal dan harus kontekstual," ujarnya. “WFH bukan satu-satunya jawaban atas problem energi nasional."

Di tingkat daerah, pemerintah dapat merancang “hari tanpa BBM” bagi ASN. “ASN didorong menggunakan sepeda atau transportasi non-bahan bakar sebagai budaya birokrasi. Pendekatan komunal penting untuk menciptakan dampak penghematan yang signifikan," ucapnya.

ASN harus menjadi pionir gerakan kolektif perubahan perilaku energi. Namun, inovasi tidak boleh berhenti di daerah, pemerintah pusat harus memberi teladan.

“Tidak elok jika penghematan digaungkan, tetapi belanja negara tetap tidak sensitif," ucapnya.

Kepemimpinan publik harus efektif sekaligus empatik dalam setiap kebijakan. “Empati menjadi fondasi legitimasi kebijakan dalam perspektif servant leadership," ujarnya.

WFH berpotensi menyimpang jika hanya menjadi perpindahan lokasi kerja semata. Rapat dari kafe atau mobilitas terselubung justru dapat meningkatkan konsumsi BBM.

Karena itu, pengawasan berbasis nilai dan kesadaran etik perlu diperkuat.

“ASN harus memahami kebijakan ini sebagai ikhtiar kolektif menghadapi krisis energi," ujarnya.

Kebijakan WFH harus dilihat sebagai pintu masuk menuju inovasi lebih luas.