RRI.CO.ID, Surabaya : Pasca perayaan Idul Fitri, pemerintah mendorong skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk kebijakan work from home (WFH) pada hari-hari tertentu.

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, namun lahir dari situasi yang lebih luas diantaranya akibat kebutuhan efisiensi energi nasional, pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta pengurangan kepadatan mobilitas pasca arus mudik dan balik.

Akibat munculnya kebijakan tersebut, Dosen Pengajar MSDM FEB Universitas Negeri Surabaya Heri Cahyo kepada RRI menilai kebijakan WFH perlu mendapatkan pengawasan berbasis nilai, tidak hanya kontrol secara administratif.

“Kita perlu waspada bahwa WFH ini hanyalah instrumen, bukan sebuah tujuan. Karena tujuan utamanya adalah efisiensi. Efisiensi energi tanpa kemudian harus mengorbankan kualitas di dalam layanan publik,” ungkap Heri.

Menurutnya, kebijakan WFH dinilai tidak akan berimpas dari segi efisien BBM jika kenyataan di lapangan justru dijumpai bekerja dari kafe atau metode lainnya yang semakin meningkatkan daya konsumsi lebih tinggi.

“Maka di lapangan, sejujurnya ada potensi deviasi yang perlu diantisipasi bahwa bisa saja WFH itu secara administratif berjalan, tetapi ASN ini justru kemudian melakukan pertemuan informal di luar seperti nge-mall, ke kafe atau mobilitas lainnya,” ucapnya.

Sebagai alternatif, dirinya menawarkan beberapa solusi seperti gerakan “Hari Tanpa BBM” bagi ASN, yang dimana ASN bisa didorong untuk menggunakan sepeda atau moda transportasi non-bahan bakar.

“Misalnya bisa dengan gerakan “Hari Tanpa BBM” yang dimana masyarakat khususnya ASN di tugaskan untuk memberi teladan kepada masyarakat dengan ke kantor naik sepeda kayuh ataupun transportasi non-bahan bakar,” ungkapnya.

Langkah tersebut bisa dilakukan secara masif dan bukan sekedar simbolik, tetapi mampu mewujudkan suatu gerakan budaya birokrasi yang menanamkan kesadaran ekologis sekaligus keteladanan publik.