RRI.CO.ID, Bone — Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global, khususnya dampak dari meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang berpengaruh pada sektor energi.

Pengamat sosial sekaligus Akademisi Universitas Bosowa, Dr. Ali Anas, M.Si, menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga telah mulai diterapkan di sejumlah negara lain sebagai upaya efisiensi, termasuk Filipina.

“Kebijakan WFH ini akan mengikuti dampak global dari adanya perang dan meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Penghematan BBM menjadi kebijakan banyak negara, bukan hanya Indonesia,” ujarnya kepada RRI.CO.ID Minggu 29 Maret 2026.

Menurutnya, penerapan WFH harus dibarengi dengan penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital agar efektivitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga dan tidak mengalami hambatan.

“Pelayanan tidak boleh tertunda, sehingga digitalisasi harus dikedepankan. Mekanisme WFH juga perlu diatur secara jelas agar masyarakat tidak kebingungan, tetapi pelayanan tetap berjalan optimal,” jelasnya.

Dr. Ali Anas menambahkan bahwa implementasi WFH sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari satu hari dalam sepekan, sembari pemerintah menganalisis dampak penghematan energi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

“WFH perlu dipertimbangkan secara bertahap, misalnya satu hari dalam seminggu, lalu dievaluasi dampaknya terhadap penghematan BBM dan efisiensi kerja,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor pelayanan dasar seperti kesehatan yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara daring, sehingga perlu kebijakan khusus agar tidak terganggu.

Selain itu, aspek psikologis masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penerapan kebijakan ini. Menurutnya, meskipun masyarakat pernah beradaptasi dengan perubahan layanan saat pandemi Covid-19, pemerintah tetap perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan yang tepat.

“Kondisi psikologis masyarakat harus dipertimbangkan. Walaupun kita pernah melewati masa pandemi, perubahan pelayanan tetap perlu disiapkan dengan baik agar dapat diterima secara luas,” tutupnya.