RRI.CO.ID, Surabaya - Indonesian Council on World Affairs (ICWA) berdiskusi langsung dengan Jusuf Kalla, membahas berbagai isu internasional. Dalam diskusi tersebut, ICWA menyoroti konflik Timur Tengah, khususnya Israel–Palestina, dan berharap Indonesia bisa keluar dari Board of Peace (BoP).

Konflik dinilai memiliki akar sejarah panjang terkait wilayah, sumber daya, dan kegagalan proses perdamaian. ICWA menjelaskan konflik dipicu pendudukan Israel sejak 1967 serta pembangunan permukiman Yahudi.

Upaya damai seperti Camp David dan Oslo dinilai gagal karena ketidakseimbangan kekuatan politik. ICWA juga menyoroti pembentukan Board of Peace (BoP) oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.

Forum tersebut memicu polemik mengenai tujuan, struktur kepemimpinan, serta mekanisme operasionalnya. ICWA menilai rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza berisiko tanpa aturan keterlibatan jelas.

Ketiadaan komando PBB dan mekanisme evaluasi dapat membahayakan pasukan Indonesia. Karena itu, ICWA merekomendasikan Indonesia mempertimbangkan keluar dari BoP.

Langkah tersebut dinilai penting menjaga reputasi Indonesia sesuai politik luar negeri bebas aktif. Situasi Timur Tengah juga memburuk akibat serangan Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran.

Serangan tersebut memicu ketegangan kawasan serta berdampak pada keamanan dan ekonomi global. ICWA menilai Indonesia harus berhati-hati jika ingin menjadi mediator konflik tersebut.

Kedudukan mediator harus setara dengan pihak yang bersengketa agar efektif. “Mediator harus memiliki posisi setara dengan pihak yang berkonflik,” ujar Jusuf Kalla, Sabtu, 14 Maret 2026.

Ia menilai posisi Indonesia masih berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Indonesia juga didorong meningkatkan koordinasi dengan Palestina dan negara sehaluan di forum multilateral.

Forum tersebut antara lain Organisasi Kerja Sama Islam dan Gerakan Non-Blok. Indonesia bahkan dinilai berpotensi menjadi tuan rumah KTT Darurat Gerakan Non-Blok tentang Palestina.

Sebagai pendiri organisasi tersebut, Indonesia memiliki pengalaman dan kredibilitas diplomatik. ICWA juga menilai pemerintah perlu terus menegaskan posisi politik luar negeri Indonesia.

Indonesia harus menegaskan PBB sebagai forum multilateral sah bagi kemerdekaan Palestina. Jusuf Kalla menilai forum Board of Peace harus membuktikan efektivitasnya melalui tindakan nyata.

Ia mempertanyakan kesesuaian tujuan BoP setelah serangan Israel terhadap Iran. “Ternyata sepuluh hari setelah penandatanganan di Davos, Israel menyerang Iran,” kata Jusuf Kalla.

“Bagaimana kita menilai BoP sesuai tujuannya jika demikian?” ucapnya. Menurut Jusuf Kalla, konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak luas terhadap ekonomi global.

Situasi tersebut juga berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Kenaikan harga minyak dapat memicu inflasi serta menekan pertumbuhan ekonomi nasional, dan berpotensi memicu polarisasi sosial dan ketegangan politik.