RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat sepakat memperkuat kerja sama dalam mendukung legalitas usaha dan peningkatan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi kedua lembaga itu sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, mengatakan penguatan legalitas usaha menjadi fondasi penting agar UMKM mampu berkembang dan bersaing lebih luas.

“Fasilitasi pendaftaran merek dan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi produk lokal sangat strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah UMKM,” kata Saefur Rochim saat menggelar audiensi di ruang kerja Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, Selasa 24 Februari 2026.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah fasilitasi pendaftaran merek serta perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi produk lokal. Perlindungan KI dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pasar UMKM sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk daerah.

“Dengan legalitas yang jelas dan kepastian hukum, pelaku usaha diharapkan mampu bersaing tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga nasional,” ujarnya.

Selain penguatan UMKM, Kanwil Kemenkum Sulbar juga mendukung berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diinisiasi Bank Indonesia, termasuk dalam rangkaian kegiatan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar) 2024–2025. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sulawesi Barat.

“Melalui audiensi ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi strategis lintas instansi, meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.