RRI.CO.ID, Makassar - Wacana integrasi biaya parkir bersama STNK mendapat perhatian DPRD Makassar. Komisi B menilai gagasan ini perlu kajian komprehensif.
Anggota DPRD Makassar, Hartono, SE., M.Si., menyebut perparkiran memang menjadi atensi. Targetnya, tata kelola lebih rapi dan pendapatan daerah meningkat. “Wacana ini butuh pengkajian lebih mendalam, dan Harus punya dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah kota.”ujarnya kepada rri. Senin, 23 Februari 2026.
Ia mencontohkan simulasi sederhana untuk sepeda motor. Jika Rp1.000 per hari, total tahunan bisa mencapai Rp360 ribu. Nominal itu akan ditambahkan dalam pembayaran pajak kendaraan. Secara psikologis, angka besar berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
“Nah, kalau ini diakumulasi, nominalnya kelihatan besar. Jangan sampai parkirnya tidak terbayar, pajaknya juga tidak terbayar.” tuturnya.
Hartono menilai digitalisasi parkir lebih rasional untuk menutup kebocoran. Sistem nontunai dinilai mampu meningkatkan transparansi dan pengawasan.
DPRD juga tengah membahas Perda pengelolaan parkir. Regulasi itu diharapkan menjadi payung hukum penertiban parkir liar dan optimalisasi pendapatan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....