RRI.CO.ID, Balangan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjadwalkan survei lokasi kantor Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Balangan pada 19–20 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rencana pembentukan Daerah Operasi (Daops) Brigade Pengendalian Karhutla di wilayah tersebut.

Survei dilakukan untuk menentukan titik strategis pembangunan kantor dan fasilitas pendukung. Kabupaten Balangan dinilai memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi saat musim kemarau.

Bupati Balangan, Abdul Hadi menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut dalam kegiatan koordinasi yang telah digelar. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk penguatan sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla di daerah.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Balangan tentu sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembentukan Daerah Operasi (Daops) Brigade Pengendalian Karhutla di Balangan. Ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat apabila terjadi kebakaran lahan,” ujarnya.

Abdul mengatakan, keberadaan kantor Brigade Pengendalian Karhutla akan mempercepat koordinasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, perusahaan, dan masyarakat diharapkan semakin efektif.

Ia menambahkan, dengan adanya Daops di Balangan, penanganan karhutla tidak lagi bergantung pada mobilisasi dari luar daerah. Respons cepat di lokasi kejadian diharapkan dapat meminimalkan dampak kebakaran.

Abdul juga berharap hasil survei segera ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas. Sarana, prasarana, serta personel yang profesional dan terlatih dinilai penting untuk mendukung operasional.

“Kami berharap kehadiran Brigade Pengendalian Karhutla di Balangan bukan hanya simbolis, tetapi benar-benar menjadi pusat komando operasional yang efektif dalam pencegahan, patroli, deteksi dini, hingga penanganan kebakaran lahan secara terpadu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Balangan H. Rahmi menegaskan kesiapan pihaknya untuk bersinergi. Menurutnya, BPBD siap mendukung kebutuhan teknis maupun koordinasi dalam proses pembentukan Daops tersebut.

Rahmi menjelaskan upaya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanggulangan setelah kebakaran meluas. Karena itu, keberadaan Daops diharapkan mampu memperkuat langkah mitigasi sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD berharap rencana ini dapat meningkatkan perlindungan lingkungan. Selain itu, pembentukan Daops juga diharapkan mampu meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ini adalah komitmen bersama untuk menjaga Balangan tetap aman, hijau, dan tangguh terhadap bencana,” ucapnya.