RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi wilayah serta meningkatkan patroli penertiban anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), orang terlantar, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) selama bulan suci Ramadan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menyatakan rencana pengadaan handy talky (HT) bagi lurah dan camat akan diusulkan melalui skema perubahan anggaran tahun berjalan.

Hal itu disampaikan Andi Zulkifly usai memimpin rapat koordinasi cipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Ruang Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis, 19 Februari 2026.

“Insya Allah, tetapi penganggarannya tentu harus kita rencanakan pada perubahan anggaran. Saya kira kebutuhan lurah dan camat untuk berkoordinasi langsung menggunakan HT memang sangat perlu,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan HT dinilai lebih efektif dibandingkan komunikasi melalui grup WhatsApp (WA), karena memungkinkan respons yang lebih cepat dan langsung di lapangan.

“Kalau melalui grup WA itu butuh proses waktu. Kalau melalui HT bisa langsung, direct. Jadi camat dan lurah tinggal standby menggunakan komunikasi itu,” jelas mantan Camat Ujung Pandang tersebut.

Usulan tersebut akan terlebih dahulu disampaikan kepada Wali Kota Makassar untuk mendapatkan persetujuan sebelum dimasukkan dalam perubahan anggaran.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyatakan pihaknya meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan jumlah anjal, gepeng, orang terlantar, serta ODGJ selama Ramadan.

“Ini inisiatif Dinas Sosial untuk mengantisipasi memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya terjadi peningkatan pengemis, anak jalanan, anak terlantar, dan ODGJ. Untuk itu, saya meminta Pak Sekda agar dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh SKPD terkait dan para camat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, intensitas patroli yang sebelumnya dilakukan dua kali sepekan kini ditingkatkan menjadi empat kali dalam seminggu dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Ramadan adalah bulan penuh berkah. Banyak orang ingin berbagi, tetapi caranya kadang kurang tepat. Karena itu patroli kita tingkatkan menjadi empat kali seminggu dengan koordinasi bersama Satpol PP,” katanya.

Dinsos juga menyiapkan mekanisme penjangkauan dan pembinaan. Di setiap kecamatan akan ada BKO Satpol PP yang membantu menjangkau anjal dan kelompok rentan lainnya, kemudian melaporkan untuk dilakukan penjemputan dan pendampingan oleh Dinsos. Andi Bukti turut mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung di jalan kepada anak jalanan maupun pengemis, karena dinilai tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

“Larangan memberikan uang di jalan sebenarnya sudah lama kita sosialisasikan. Namun masih ada yang langsung memberi dengan anggapan membantu ekonomi mereka, padahal tidak selalu demikian,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya laporan dari lembaga swadaya masyarakat mengenai dugaan pengorganisasian kelompok pendatang dari luar daerah seperti Jeneponto dan Bone yang datang khusus pada Ramadan.

“Ada yang mengakomodasi dan menyiapkan tempat tinggal sementara. Mereka beroperasi pada jam-jam tertentu dan biasanya setelah Ramadan kembali ke daerah asalnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Makassar, A. Rahmat, menegaskan pentingnya peran camat dalam memetakan dan memantau titik-titik rawan aktivitas anjal dan penyakit sosial lainnya.

“Camat harus betul-betul memantau wilayahnya. Di mana titik kumpulnya, di mana tempat transitnya, semua harus terdata. Ini akan menjadi bahan evaluasi jika ada yang lambat merespons,” tegasnya.

Pemkot Makassar berharap langkah penguatan komunikasi melalui rencana pengadaan HT serta peningkatan patroli dapat menciptakan suasana Ramadan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas maupun beribadah.