RRI.CO.ID, Sorong - Memasuki usia tiga tahun sejak resmi berdiri sebagai daerah otonomi baru, dan satu tahun kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Pembangunan Papua Barat Daya terus dilakukan dan konsolidasi kelembagaan menjadi prioritas utama sebelum masuk pada tahap percepatan pembangunan ekonomi.

Dekan FISIP Unamin, Arie Purnomo dalam dialog Sorong Menyapa, Rabu, 19 Febuari 2026, menyampaikan bahwa satu tahun pertama kepemimpinan kepala daerah merupakan tahapan awal untuk mengkonsolidasikan internal pemerintahan. “Kalau satu tahun ini kita tidak bisa langsung bilang berhasil atau tidak berhasil. Tahapannya adalah konsolidasi. OPD sudah terbentuk, dulu masih PJ, sekarang sudah ada kepala-kepala OPD yang definitif. Itu indikator pertama bahwa tata kelola mulai berjalan,” ujarnya.

Arie menjelaskan, selain struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah terbentuk, pemenuhan sumber daya manusia juga mulai ditata. Meski tahun lalu sekitar seribu pegawai diserap dari kabupaten/kota, jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh OPD.

“Kalau dibagi ke masing-masing OPD, masih kurang. Tapi sekarang sudah mulai dilakukan penataan. Itu indikator kedua,” katanya.

Di sisi infrastruktur, pembangunan kantor pemerintahan provinsi menjadi fokus. Saat ini, sebagian kantor masih dalam tahap pembangunan dan ada yang masih menggunakan gedung sewa. Dana diharapkan tahun ini kantor pemerintahan sudah bisa difungsikan secara penuh agar pelayanan publik lebih optimal.

“Harapan saya tahun ini sudah bisa dipakai. Supaya pelayanan publik lebih terpusat dan lebih enak kita melihat pemerintahan ini berjalan,” tambahnya.

Ia mengatakan Tak hanya pembangunan kantor, infrastruktur jalan provinsi juga mulai menunjukkan progres. Sejumlah ruas jalan kini dilengkapi trotoar dan lampu penerangan. Ia menegaskan, masyarakat perlu memahami perbedaan kewenangan pembangunan jalan antara provinsi dan kabupaten/kota. “Kalau marka jalannya warna kuning, itu jalan provinsi. Kalau putih, itu kabupaten/kota. Jadi masyarakat jangan salah menilai,” jelasnya.

Meski masih dalam tahap konsolidasi, ia menilai pemerintahan tidak stagnan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu seperti Kota Sorong dan Raja Ampat, melainkan merata ke seluruh kabupaten/kota, termasuk Tambrauw, Sorong Selatan, dan Maybrat.

“Jangan sampai pembangunan hanya kelihatan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat saja. Enam kabupaten/kota ini harus sama-sama maju,” tegasnya.

Arie mengatakan pemerintah provinsi perlu memetakan potensi unggulan tiap daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis kekuatan lokal. Kabupaten Sorong misalnya didorong pada sektor pertanian, Raja Ampat pada pariwisata, sementara Kota Sorong diperkuat sebagai pusat jasa.

“Provinsi harus bisa memetakan, kabupaten ini potensinya apa. Kalau pertanian, bangun irigasi, pupuk, bibit. Kalau pariwisata, bangun fasilitas wisatanya,” katanya.

Selain aspek pembangunan fisik dan ekonomi, stabilitas keamanan dan pluralisme juga menjadi perhatian. Ia berharap Papua Barat Daya dapat menjadi provinsi paling aman di Tanah Papua agar aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat berjalan lancar.

“Kalau keamanan terjaga, ekonomi pasti berkembang. Jangan sampai ada konflik kesukuan atau diskriminasi. Ini wilayah heterogen, harus dijaga,” ujarnya.

Namun menyoroti pentingnya pemerataan akses, termasuk akses jalan, internet, dan jaringan telekomunikasi. Menurutnya, jangan sampai masih ada wilayah yang kesulitan sinyal komunikasi.

“Jangan sampai di Kota Sorong internet mudah, tapi di tempat lain sinyal HP saja tidak ada. Itu artinya masih ada disparitas pembangunan,” tegasnya.

Meski demikian dari sisi politik, akademisi Unamin ini menilai konsolidasi elite lokal sejauh ini berjalan cukup baik meski sesekali muncul riak-riak kecil. Stabilitas politik, menurutnya, menjadi modal penting bagi provinsi baru untuk bergerak cepat.

“Biasanya di provinsi baru, elite politik bisa jadi masalah. Tapi sejauh ini masih bisa dikonsolidasikan,” katanya.

Ke depan, setelah konsolidasi kelembagaan dinilai selesai, pemerintah diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi dan memastikan distribusi anggaran yang adil dan merata ke seluruh kabupaten/kota.

Dengan demikian, Papua Barat Daya tidak hanya berdiri sebagai provinsi baru secara administratif, tetapi juga mampu tumbuh sebagai wilayah yang aman, inklusif, dan berkembang merata.