RRI.CO.ID, Jakarta –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta menemukan dugaan pungutan liar dalam pengambilan sembako murah yang dikeluhkan warga saat reses di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 11 Februari 2026. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menerima laporan warga yang mengaku kesulitan mengakses program pangan bersubsidi tersebut.

Josephine bilang persoalan distribusi sembako murah sudah terjadi sejak 2025 dan belum sepenuhnya diperbaiki hingga kini. Ia mengatakan telah membahas hal ini bersama Food Station Dharma Jaya dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebagai pihak pendistribusi pangan.

“Ini memang permasalahan dari 2025. Warga ketika mau ambil sembako murahnya masih sulit,” ujar Josephine. Ia menegaskan sistem distribusi harus segera dibenahi agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

Menurutnya, persoalan ini juga telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Pembahasan menitikberatkan pada perbaikan sistem distribusi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok.

Josephine berharap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberi perhatian serius pada persoalan tersebut. “Mudah-mudahan Pak Gubernur memperhatikan ini semua dan sistemnya bisa berubah agar lebih baik,” ucapnya.

Ia mendorong kelurahan berkoordinasi dengan Food Station Dharma Jaya agar titik distribusi lebih dekat ke warga. Ia mengusulkan penyaluran sembako murah digelar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau halaman kantor kelurahan.

“Saya sampaikan di paripurna, jangan sampai rakyat yang sekarang saja sudah sulit mendapatkan pangan murah malah ditambah lagi dengan pengurangan anggaran,” kata Josephine. Ia menilai ketersediaan pangan bergizi penting untuk mencegah stunting pada anak.

Warga juga mengeluhkan lokasi pengambilan sembako yang kini terbatas di wilayah tertentu, seperti Cipinang, sehingga menyulitkan mereka yang tinggal jauh dari lokasi tersebut. Seorang warga juga mengaku harus membayar sejumlah uang saat mengambil sembako melalui oknum tertentu. 

“Kadang kita harus bayar tiga puluh lima ribu rupiah per orang. ribu per orang. Makanya kami bingung, kenapa ambil sembako saja dipersulit. Mudah-mudahan Ibu DPRD bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini,” ujar warga tersebut. Josephine berjanji akan terus mengawal perbaikan sistem distribusi dan meminta warga melaporkan dugaan pungutan liar.