RRI.CO.ID, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penurunan angka perkawinan anak minimal satu persen pada 2026. Target ini dikejar melalui penguatan advokasi dan perluasan program pencegahan hingga ke desa.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Sosial DP3A P2MD Sulbar, Nana Darmania, saat diwawancarai oleh reporter RRI Mamuju, Kamis, 5 Februari 2026, menyebut target tersebut menjadi fokus kerja timnya tahun depan. Mereka memanfaatkan data statistik dan dispensasi pengadilan agama sebagai dasar pemetaan wilayah rawan.

“Upaya kami menurunkan perkawinan anak satu persen dilakukan melalui sosialisasi pola asuh, sekolah, PKK, serta pembentukan tim responsif dan forum anak remaja digital,” ujar Nana.

Selain sosialisasi, pemerintah menggencarkan program pola asuh anak dan remaja di era digital bekerja sama dengan PKK kabupaten. Forum anak dan tim responsif sahabat di sekolah dilibatkan untuk mengedukasi teman sebaya mengenai risiko menikah muda.

“Jika anak menikah muda, dunia tidak baik-baik saja: ekonomi tidak stabil, kesehatan ibu terganggu, masa depan anak penuh ketidakpastian sejak awal kehidupan sosial,” tambahnya.

Menurut Nana, penguatan advokasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan mencapai target penurunan satu persen tersebut. Dukungan berbagai pihak diyakini dapat menekan praktik perkawinan anak yang masih tinggi di beberapa kabupaten.

Ia menegaskan, tanpa kolaborasi kuat antara pemerintah, sekolah, desa, dan keluarga, upaya penurunan angka perkawinan anak akan sulit tercapai. Karena itu, seluruh program akan terus digalakkan sepanjang tahun ini.