RRI.CO.ID, Lebak - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak telah mengalokasikan dana yang cukup signifikan untuk mendukung mobilitas para wakil rakyat. Pada tahun anggaran 2026, total dana yang disiapkan mencapai puluhan miliar rupiah.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lebak, Budhi Mulyanto, mengonfirmasi bahwa nilai pagu anggaran tersebut telah ditetapkan secara resmi. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh agenda kerja legislatif dapat berjalan tanpa kendala teknis maupun finansial.

"Di anggaran murni dianggarkan total Rp29,36 miliar," ujar Budhi di Rangkasbitung, Sabtu 31 Januari 2026.

Anggaran sebesar itu direncanakan akan digunakan untuk memfasilitasi berbagai macam kegiatan 50 anggota DPRD Lebak. Budhi menegaskan bahwa setiap sen dari dana tersebut telah memiliki peruntukan yang jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Fokus utama dari alokasi dana ini adalah untuk mendukung fungsi koordinasi dan konsultasi yang menjadi kewajiban para anggota dewan. Hal ini mencakup pertemuan antarlembaga guna penyelarasan kebijakan daerah dan pusat.

Selain koordinasi, anggaran tersebut juga mencakup biaya pelaksanaan tugas-tugas lapangan atau kunjungan kerja. Aktivitas ini dianggap krusial untuk menyerap aspirasi sekaligus melakukan studi banding ke daerah lain.

Budhi menjelaskan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tidak ada lonjakan nilai yang signifikan. Anggaran perjalanan dinas tahun 2026 ini tercatat masih sama atau identik dengan besaran anggaran pada tahun 2025.

Berdasarkan rencana kerja yang disusun, wilayah Jawa Barat diproyeksikan akan menjadi destinasi yang paling sering dikunjungi oleh para anggota legislatif selama tahun 2026 mendatang.

Pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi utama kunjungan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kondisi keuangan daerah.  Budhi menekankan pentingnya manajemen anggaran yang ketat agar semua agenda tetap terlaksana. "Jawa Barat, karena melihat keterbatasan anggaran. Kalaupun ke luar Jawa Barat mungkin butuh biaya lebih besar," ucap Budhi.

Meski angka Rp29,36 miliar terlihat sangat besar bagi masyarakat umum, Budhi memberikan perspektif lain. Menurutnya, jumlah tersebut sebenarnya sangat pas-pasan jika dikaitkan dengan intensitas kegiatan dewan. "Kalau dilihat mungkin besar, tapi kalau untuk mengakomodir semua anggota mungkin kurang," katanya.

Merujuk pada beban kerja 50 anggota dewan yang harus difasilitasi sepanjang tahun. Terkait jadwal pelaksanaan, Sekretariat Dewan telah menyusun agenda rutin untuk caturwulan pertama. Dipastikan akan ada mobilitas yang cukup tinggi sejak awal tahun hingga bulan April mendatang.

"Di empat bulan pertama itu masing-masing itu enam kali Perjadin. Baik dalam provinsi maupun luar provinsi," ucap Budhi.