RRI.CO.ID, Lampung Selatan – Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, MBA, mengikuti kunjungan kerja spesifik ke PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit Lampung, Jumat, 30 Januari 2026. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kesiapan industri pangan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Rombongan Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Tim Kunjungan Spesifik, Chusnunia Chalim dan diikuti sejumlah anggota, antara lain Novita Hardini, Bambang Haryo Soekartono, Bani Raja Manalu, Ahmad Daeng Sere, Henri Munif, Rusda Mahmud, Andika Satya Wasistho, serta Muhammad Hatta. Ikut mendampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, dan perwakilan Kementerian Perindustrian.

Dalam kunjungan itu, Rycko berharap keberadaan PT Japfa benar-benar bisa memberikan manfaat yang besar khususnya di kabupaten Lampung Selatan.

"Saya berharap PT. Jaffpa ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang besar secara khusus di Kabupaten Lampung Selatan, yang termasuk wilayah pertanian dan peternakannya cukup besar. Seperti di daerah Tanjung Sari, yang memang dikenal hasil peternakan nasional. Tentunya harapan saya juga pasar-pasar ini sebelum dijual keluar, ini bisa dimanfaatkan produk lokal, terutama PT. Japfa ini dapat menstabilkan harga bahan-bahan pokok," kata Rycko.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyebut industri pangan sebagai sektor vital yang menentukan keberlanjutan pasokan dan stabilitas harga pangan. Ia menegaskan, Lampung beruntung menjadi lokasi salah satu unit PT. Japfa Comfeed Indonesia, perusahaan agri-food terintegrasi terbesar di tanah air.

“Kunjungan ini penting untuk memperoleh gambaran faktual tentang operasional industri pangan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional dan perekonomian daerah,” ujar Wagub.

Sementara itu, pimpinan rombongan Chusnunia Chalim menilai PT. Japfa berperan penting sebagai offtaker hilirisasi pertanian di Lampung. Ia mencatat sekitar 50 persen bahan baku pakan ternak Japfa berasal dari lokal, khususnya jagung, meski sebagian masih bergantung pada impor.

“Kebijakan bahan baku harus sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan turbulensi yang ujungnya merugikan UMKM dan masyarakat karena kenaikan harga pangan,” katanya.

Chusnunia juga menyoroti pentingnya optimalisasi irigasi dan bendungan di Lampung agar produksi jagung tidak bergantung musim hujan. Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak langsung pada stabilitas industri pakan ternak. Komisi VII mendorong percepatan transisi menuju industri hijau. Chusnunia menegaskan, komitmen penggunaan energi terbarukan harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar wacana.

“Bagi kami, penggunaan jagung lokal lebih efisien dan menguntungkan petani. Kami juga menjaga stok minimal dua hingga tiga bulan karena komoditas ini bersifat musiman,” ujar Anwar.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan Komisi VII DPR RI untuk memperkuat industri pangan nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.