RRI.CO.ID, Mamuju - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan komitmennya dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Perlindungan data menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap tahapan sensus.
Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 BPS Provinsi Sulawesi Barat, Eka Khaerandy Oktafianto, menyampaikan bahwa seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang.
“BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan masyarakat karena seluruh data tersebut dilindungi oleh undang-undang. Apabila terjadi kebocoran data dari BPS, maka BPS dapat dituntut secara hukum,” tegas Eka, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan, sebagai upaya melindungi data masyarakat, BPS menggunakan sistem berbasis aplikasi yang telah dilengkapi dengan pengamanan berlapis. Tidak semua pihak dapat mengakses sistem tersebut.
“Aplikasi yang kami gunakan diproteksi, tidak semua orang bisa masuk. Kami menyiapkan sistem dengan double proteksi sehingga data tidak dapat dilihat oleh pihak lain,” jelasnya.
Selain itu, BPS juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Seluruh aspek pengamanan, baik dari sisi sistem maupun prosedur, telah dipersiapkan secara matang demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Eka berharap jaminan keamanan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, sehingga data yang dihasilkan semakin berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Sulawesi Barat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....