Bappenas Soroti Pertumbuhan Ekonomi Maluku Tenggara Belum Inklusif
- 27 Jan 2026 16:59 WIB
- Tual
RRI.CO,ID, Langgur: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara tercatat melampaui rata-rata nasional, namun belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menjadi sorotan pemerintah pusat dalam pembahasan arah pembangunan daerah ke depan, Selasa (27/1/2026).
Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Ika Retna Wulandari, menyampaikan hasil analisis terhadap pokok-pokok pikiran pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara. Analisis tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara pada 2024 mencapai 5,44 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen, namun tingkat kemiskinan masih berada di angka 21,22 persen,” ujar Ika dalam pemaparannya di hadapan pemerintah daerah.
Ika menilai tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah belum bersifat inklusif. Pertumbuhan yang terjadi belum memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja maupun perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara masih terpusat pada sektor pertanian dan perikanan yang belum memiliki nilai tambah optimal. Selain itu, realisasi investasi di industri perikanan masih terbatas sehingga lapangan kerja formal belum berkembang secara memadai.
“Akar permasalahannya adalah nilai tambah sektor unggulan yang belum optimal serta terbatasnya investasi industri perikanan yang seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan,” kata Ika.
Sebagai respons kebijakan, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan sentra-sentra produksi yang terintegrasi dengan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sesuai arahan Presiden. Integrasi tersebut diharapkan dapat melibatkan petani dan nelayan dalam rantai ekonomi yang lebih produktif sehingga pembangunan ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara benar-benar bersifat inklusif dan menyejahterakan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....