RRI.CO.ID, Langgur – Penyediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan pelayanan air minum layak sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang terus diperkuat melalui berbagai program konkret.

Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun saat membuka Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Pengurus Daerah Provinsi Maluku di Aula Kantor Bupati, Langgur, Rabu (8/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengelolaan dan pelayanan air minum di wilayah Maluku.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan akses terhadap air minum yang aman merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, pelayanan air bersih harus dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Lebih dari sekadar kebutuhan biologis, air bersih adalah hak asasi manusia. Majelis Umum PBB pada tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa akses terhadap air minum yang aman dan bersih merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia,” kata Thaher.

Bupati Thaher menjelaskan, investasi pada sektor air minum memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan air minum yang layak mampu menekan biaya kesehatan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperluas akses pendidikan.

“Kajian WHO menunjukkan bahwa setiap investasi satu dollar dalam penyediaan air minum yang aman, akan menghasilkan manfaat ekonomi rata-rata sebesar empat hingga dua belas dollar. Ini tergambar dari berkurangnya biaya kesehatan, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya akses pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan air minum. Namun, tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat di wilayah terpencil tertinggal dalam memperoleh akses air bersih.

“Dalam konteks Provinsi Maluku sebagai daerah berciri kepulauan, tantangan penyediaan air minum jauh lebih kompleks dibandingkan daerah daratan. Namun justru di sinilah komitmen kita bersama diuji, tidak ada warga yang tertinggal hanya karena tempat tinggalnya terpencil atau terpisah oleh lautan,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah memasukkan penyediaan air minum layak sebagai salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang diarahkan untuk memperluas akses layanan air bersih bagi masyarakat.

Musyawarah PERPAMSI Pengurus Daerah Provinsi Maluku tersebut juga menjadi wadah bertukar pengalaman dan merumuskan strategi penguatan layanan air minum di daerah kepulauan. Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap lahir berbagai inovasi yang dapat mempercepat terwujudnya akses air minum aman dan layak bagi masyarakat Maluku, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara.